Bandung, medianasional.id – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi berharap webinar dapat merumuskan inovasi-inovasi guna perbaikan pelayanan pendidikan di Jawa barat.
“Alokasi anggaran bidang pendidikan harus diupayakan agar mampu menjadikan semua anak sekolah, lulusannya kompetitif, mencakup semua stakeholder, dan menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau,” ujar nya pada Webinar bertajuk Langkah konkret meraih Jabar juara lahir batin Bidang pendidikan yang digelar Sabtu (18/7/2020) oleh tim Media fokus pendidikan Jabar.
Dedi juga menyadari ada persoalan mendasar di bidang pendidikan yang harus diselesaikan. Seperti isu lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran, adanya 12 kecamatan di Jawa Barat yang sama sekali tidak memiliki SMA, SMK baik negeri maupun swasta, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, adanya wilayah blang spot yang membuat kesenjangan peserta didik.
“Sebagai langkah strategisnya, Dedi menyampaikan akan melaksanakan Program Pendidikan Berkarakter Berbasis Kebudayaan Jawa Barat. Dari strategi ini melahirkan tiga indikator. Satu Jabar Masagi, dua revitalisasi dan integrasi sekolah, tiga Jabar future leader,” imbuhnya.
Lebih jauh Dedi menyampaikan Jabar mempunyai visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dari visi tersebut diturunkan pada beberapa misi. Menurut Dedi, pihaknya masuk ke misi kedua, yakni melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
Dedi juga menegaskan, terus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Bagaimana mempunyai strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, termasuk juga terjangkau dengan misi strategis pembinaan pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, akan meningkatkan kapasitas cabang dinas dan kesekretariatan.
Sementara Toto Suharya menyampaikan permasalahan pendidikan di sekolah terletak pada kualitas pembelajaran rendah, kesadaran dan minat baca rendah, serta ketimpangan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan, tambahnya berbanding lurus dengan budaya baca di sekolah. Sebab, inti dari membaca adalah berpengetahuan dan semua yang diciptakan manusia berawal dari pengetahuan.
Untuk pemerataan kompetensi guru Toto merekomendasikan agar dilakukan pertukaran guru baik dalam zonasi maupun di luar zonasi.
Pembicara lainnya, Juli Wahyu Pari Dunda memandang pentingnya pemerataanguru. Untuk itu harus terobosan agar guru diberi kewenangan merekrut guru honorer sesuai kebutuhan. Agar setiap masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tidak bermasalah, Juli menyarankan agar di setiap kecamatan ada sekolah SMA dan SMK.
Juli juga menyoroti persoalan rekrutmen personalia di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurutnya, tidak ada regulasi yang jelas terkait dengan sistem promosi di Disdik Jabar.”
Sementara Profesor Cecep Darmawan mengungkapkan problematika utama pendidikan di Jawa Barat. Di antaranya masalah kualitas dan disparitas pendidikan, terbatasnya daya tampung sekolah, rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan masyarakat khususnya ke jenjang pendidikan menengah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hanya 19,06%, rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8,37 tahun, APK ke PT yang hanya sekitar 19%.
“Padahal perguruan tinggi (PT) amat banyak di Jabar. Terdapat 81 persen lulusan siswa SMA/SMK di Jawa Barat tidak melanjutkan ke PT,” tuturnya.
Selain itu, jelas Prof Cecep Darmawan, belum terpenuhinya 8 Standar Pendidikan secara adil dan merata, bantuan dana Biaya Opeasional Sekolah (BOS) ternyata di lapangan khususnya untuk SMA/SMK masih jauh dari kebutuhan, persoalan guru honorer yang belum tertuntaskan, persoalan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas, serta tunjangan daerah bagi guru-guru SMA/SMK di Jawa Barat belum sepenuhnya memadai.
Dalam paparannya, ia menyampaikan saran kondisi pendidikan Jawa Barat secara fundamental masih perlu pembenahan secara terstruktur, massif, dan sistematis. Perlu kolaborasi program dengan Perguruan Tinggi, Organisasi pendidikan, Dewan Pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait, termasuk para tokoh pendidikan di Jawa Barat dan media masa.
“Tanpa itu visi misi gubernur bidang pendidikan tidak akan tecapai dengan maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan harus mampu mengatasi persoalan pendidikan dengan terobosan kebijakan (breakthrough policy) yang lebih baik, progresif, dan berkah.
Dikatakan agar pendidikan di Jabar memilik arah dan program pembangunan pendidikan di Jawa Barat jangka panjang, maka perlu grand design, peta jalan (road map), atau master plan (Rencana Induk) Pendidikan Jawa Barat yang disusun secara berkualitas dan futuristik.
“Tujuannya agar Jabar Juara bidang pendidikan itu menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan dan pencitraan dengan target piala-piala,” pungkasnya. (Riswandi)
Editor : Dian
