Raja Ampat, medianasional.id – Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan luas perairan terbesar di dunia. Oleh karena wilayah perairannya yang sangat luas, maka Indonesia memerlukan suatu perangkat yang dapat menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Laut mengingat potensi laut yang sangat besar dan Laut juga menjadi tempat bertemunya bebagai kepentingan. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa TNI AL bertugas menjaga dan mengamankan wilayah laut Indonesia. Dalam pelaksanaanya TNI AL bukanlah satu-satunya pihak yang melaksanakan pengamanan di Laut, akan tetapi berbagai instansi juga mempunyai kewenangan di laut diantaranya Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, dan Kejaksaan. Dalam menjalankan tugasnya, TNI AL selalu dihadapkan dengan berbagai macam kendala. Kendala tersebut sangat mempengaruhi kinerja TNI AL dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia, khususnya di perairan Raja Ampat.
Perlu adanya sinergitas seluruh stakeholder terkait. Selain itu perlu adanya respon, dan tindakan kongkrit dari Pemerintah daerah setempat terkait Pengawasan di Perairan Raja Ampat agar perairan Laut Raja Ampat benar-benar aman dari berbagai kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara.
“Kemarin Rabu 12 Februari 2025 Pos TNI AL (Posal) Waisai, Raja Ampat bersinergi dengan PSDKP serta insan pers melakukan Patroli Keamanan Laut Gabungan di Perairan Raja Ampat,”ujar Danposal Waisai, Raja Ampat Lettu Laut (S) Rano Sutanto kepada medianasional.id, Kamis (13/2/2025) siang.
Dikatakannya dalam Patroli Gabungan Pengawasan Keamanan Perairan Raja Ampat telah dilakukan teguran pada sejumlah pelaku usaha bagan yang beroperasi di Perairan Raja Ampat untuk bergeser ke lokasi penangkapan ikan yang telah ditentukan.
“Patroli Gabungan melakukan pemeriksaan bagan ikan “Sinar Palopo 03″, dilaksanakan teguran untuk memperhatikan zona penagkapan ikan sesuai regulasi yang telah ditentukan,” tandas Danposal.
Tim Liputan medianasional.id
