Lampung Barat, Medianasional.Id – Inspektorat Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Pekon Balak dan beberapa pekon di Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, sebagai upaya memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Senin (28/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh tim dari Inspektorat Kabupaten yang dipimpin Yusparizal dan bebrapa anggota yang tergabung dalam Tim 1 untuk kecamatan Batu Brak rombongan disambut Peratin Pekon Balak Sarnada dan AparaturPemerintahan Pekon Kasi, Kaur, dan Pemangku dari enam wilayah di Pekon Balak.
Fokus utama monev ini adalah pemeriksaan administrasi keuangan, evaluasi program pembangunan pekon, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Ditemui di sela-sela kegiatan Monev salah satu anggota Tim menjelaskan, “Monev ini merupakan langkah preventif untuk memastikan seluruh program pembangunan dan pengelolaan keuangan pekon dilaksanakan sesuai aturan. Kami berharap hasil monev ini dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan tata kelola pemerintahan pekon.”ujarnya.
Selama kegiatan, tim Inspektorat memeriksa dokumen administrasi seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dan bukti penggunaan dana. Selain itu, dilakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pembangunan, termasuk pembangunan Rabat Beton yang ada di wilayah Pemngku 6, dan beberapa titik pengadaan air bersih warga yang ada di Pemangku 1 dan beberapa fasilitas umum lainnya.
Sementara itu Juru Tulis (Sekretaris Desa) Pekon Balak Anthon Tandono S.H. menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. “Kami berkomitmen untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kehadiran Inspektorat menjadi dukungan penting bagi kami dalam memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”jelasnya.
Hasil dari monev ini akan disampaikan melalui laporan resmi yang mencakup rekomendasi dan temuan, termasuk langkah perbaikan jika diperlukan. Tim Inspektorat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pekon dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
