LAMPUNG BARAT, Medianasional.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat yang digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan mendapat sorotan dari LSM Front Rakyat Lampung Barat.Rabu (7/10/2026).
Sorotan tersebut berkaitan dengan keterlibatan masyarakat adat dalam sejumlah agenda budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memperingati hari jadi daerah tersebut.
Ketua LSM Front Rakyat Lampung Barat, Anthon Cabara Maas, Radin Menang Betanding, menilai unsur adat Paksi Pak Sekala Brak dan Marga Liwa belum mendapatkan ruang keterlibatan sebagaimana yang diharapkan dalam sejumlah kegiatan.
Menurut Anthon, rangkaian HUT Lampung Barat ke-35 yang digelar pada September 2026 antara lain diisi upacara peringatan HUT, karnaval budaya, serta kegiatan Nyambai Bebakhong.
Ia menyoroti karnaval budaya yang diikuti sejumlah sanggar, organisasi masyarakat, serta satuan pendidikan dari tingkat TK hingga SLTA di wilayah Kecamatan Balik Bukit.
Namun, kata dia, dalam kegiatan tersebut unsur adat Paksi Pak Sekala Brak dan Marga Liwa tidak terlihat sebagai bagian dari peserta.
“Kita masyarakat adat Sekala Brak menjadi penonton di negeri sendiri. Ini yang menurut kami perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Anthon.
Sorotan serupa disampaikan Anthon terhadap pelaksanaan Nyambai Bebakhong pada 24 September 2026. Ia menyebut peserta kegiatan tersebut berasal dari sejumlah OPD dan satuan pendidikan, sementara masyarakat adat lebih banyak berada sebagai penonton.
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena Lampung Barat dikenal sebagai bagian penting dari wilayah budaya Sekala Brak.
Festival Sekala Brak Juga Dipertanyakan
Tidak hanya rangkaian HUT Lampung Barat, Anthon juga mempertanyakan pelaksanaan Festival Sekala Brak tahun 2026.
Ia menyebut, dalam pelaksanaan festival pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kegiatan Himpun Adat yang menjadi salah satu ruang keterlibatan masyarakat adat. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada Festival Sekala Brak 2026.
Anthon mengaku pihaknya telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak terkait mengenai persoalan tersebut.
Namun, ia menyatakan belum mendapatkan jawaban dari Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Pora-Par) Lampung Barat, Bernaria, S.Sos.
“Ketika kami mencoba melakukan konfirmasi, sampai sekarang belum ada jawaban. Kami dari LSM Front Rakyat sebagai pemerhati budaya dan kearifan lokal merasa perlu mendapatkan penjelasan,” katanya.
Anthon menegaskan, pihaknya tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa minimnya keterlibatan masyarakat adat tersebut merupakan kesengajaan pemerintah daerah.
“Kami berharap ini bukan merupakan kesengajaan dari Pemkab Lampung Barat. Tetapi persoalan ini perlu dievaluasi agar ke depan keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan budaya dapat lebih diperhatikan,” ujarnya.
Minta Pemkab Evaluasi
Atas kondisi tersebut, LSM Front Rakyat berharap Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Wakil Bupati Mad Hasnurin dapat mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budaya dan memastikan masyarakat adat memperoleh ruang yang layak dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah.
Menurut Anthon, pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan menampilkan kesenian atau tradisi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat adat sebagai bagian dari pemilik dan penjaga tradisi tersebut.
Di sisi lain, Anthon juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas perhatian yang diberikan dalam kegiatan pengajian akbar di halaman Masjid Bintang Mas, kawasan Sekuting Terpadu, pada 29 September 2026.
Ia secara khusus mengapresiasi penyediaan tempat duduk bagi masyarakat adat dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran karena pada kegiatan tersebut kami diperlakukan sebagaimana layaknya masyarakat yang hadir dalam sebuah kegiatan,” tutupnya.
