Jakarta, MEDIANASIONAL.ID -Merebaknya dugaan Markup harga pengadaan celana seragam PPSU dibeberapa kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun anggaran 2019 lalu, terkesan disembunyikan.
Pasalnya, Itbanko (Inspektorat Pembantu Kota), selaku pengawas internal pemerintah, kurang tanggap menyikapi permasalahan tersebut, begitu juga dengan Walikota Marullah Matali, seakan-akan pembiaran.
BACA JUGA: Dugaan Markup Harga, Walikota Jaksel Sebut Pengadaan Celana Seragam PPSU Tanggung Jawab Lurah
Adapun lurah Kramat Pela, Atiaturahmah menjelaskan, pengadaan celana seragam PPSU Kelurahan Kramat Pela tahun 2019 tidak menggunakan e-katalog karena kualitas barangnya kurang bagus.
“Kami tidak menggunakan ekatalog, karena tahun sebelumnya gampang robek terutama dibagiam pantat,” ujar Atiaturahmah di kantornya.
Sesuai dengan apa yang ditayangkan pada Sirup LKPP, pengadaan celana seragam Kelurahan Kramat Pela diproses melalui e-purchasing, namun pada pelaksanaanya diduga diproses melalui pengadaan langsung.
Hal tersebut terindakasi tidak sesuai dengan perencanaan.
Padahal, menurut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Penjara (Pengawas Kinerja Aparatur Negara), hal tersebut sudah merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya diproses. (Rap Turnips)
