LABUAN BAJO, Medianasional.id -Penyelidikan kasus dugaan penggelapan yang melibatkan oknum Notaris berinisial WIN di Kabupaten Manggarai Barat, tersendat setelah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak memberikan izin pemeriksaan terhadap terlapor.
Kasus ini bergulir sejak laporan polisi Nomor LP/B/175/X/2025/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda NTT diterbitkan pada 31 Oktober 2025. Laporan dilayangkan oleh Hasan, yang bertindak sebagai pelapor sekaligus salah satu korban, bersama lima korban lainnya, yakni Husu H. Hama, Jumratul Akbar, Jamaludin, dan Kursia.
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai Barat menyelidiki dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga melibatkan oknum Notaris WIN.
Terlapor adalah Notaris berinisial WIN. Pelapor adalah Hasan bersama lima korban lainnya. Penanganan perkara dilakukan Satreskrim Polres Manggarai Barat dengan asistensi Ditreskrimum Polda NTT.
Laporan polisi dibuat pada 31 Oktober 2025. Perkembangan terbaru dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026) pagi. Perkara terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, dengan penanganan hukum berpusat di Polres Manggarai Barat, Labuan Bajo. Penyelidikan terhambat karena MKN Wilayah NTT menolak memberikan persetujuan untuk memeriksa terlapor selaku Notaris.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Satreskrim Polres Manggarai Barat menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP-Lidik/436/X/RES.1.11/2025/Sat Reskrim. Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi kunci, termasuk pelapor dan para korban, serta sejumlah saksi lain, yakni Arafik, Melkior Gandur, dan Is Sudarsono. Penyidik juga telah mengamankan serangkaian dokumen keperdataan dan administrasi yang berkaitan dengan pokok perkara.
“Dalam kasus ini, kami telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi kunci termasuk pelapor dan mengamankan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pokok perkara,” ujar Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., melalui Kasat Reskrim, AKP Lufthi Darmawan Aditya, S.T.K., S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Kasat Reskrim menegaskan, pihaknya berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara proporsional dan berkeadilan.
“Prinsip utama kami adalah memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, khususnya pihak pelapor. Penyidik bekerja secara terukur berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang terkumpul di lapangan,” tegas AKP Lufthi.
Dua Kali Ajukan Izin, Ditolak MKN Untuk memeriksa terlapor, penyidik wajib mengantongi persetujuan MKN sesuai aturan jabatan Notaris. Penyidik telah mengirimkan permohonan persetujuan pemeriksaan kepada MKN Wilayah NTT sebanyak dua kali, yakni pada 10 Desember 2025 dan permohonan susulan pada 25 Maret 2026.
Namun, Rapat Pleno MKN Wilayah NTT pada 12 Januari 2026 memutuskan tidak memberikan persetujuan kepada penyidik untuk menghadirkan dan memeriksa WIN. Hingga kini, permohonan susulan kedua juga belum mendapat balasan resmi.
“Penyidik telah menyampaikan permohonan persetujuan pemeriksaan terhadap terlapor kepada pihak MKN Wilayah NTT. Berdasarkan hasil rapat majelis, MKN menolak memberikan persetujuan bagi penyidik untuk memanggil maupun memeriksa terlapor. Atas penolakan tersebut, penyidik kini telah melayangkan surat permohonan kedua kepada MKN Wilayah NTT,” jelas AKP Lufthi.
Guna mengantisipasi stagnasi perkara, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTT turun tangan memberikan asistensi teknis dan pengawasan. Ditreskrimum memberikan sejumlah petunjuk strategis, meliputi analisis komprehensif terhadap pertimbangan hukum atas penolakan MKN, penguatan argumentasi urgensi penyidikan untuk pengajuan ulang izin, serta optimalisasi keterangan saksi dan dokumen guna memperkokoh konstruksi pidana tanpa bergantung penuh pada keterangan terlapor.
Penyidik juga didorong menggelar perkara khusus bersama pimpinan dan ahli guna menyusun pendapat hukum (legal opinion) yang solid, serta menjamin transparansi dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) secara berkala kepada pelapor.
“Penolakan izin pemeriksaan tidak menghentikan proses penyelidikan. Kami merancang penguatan alat bukti alternatif serta menyiapkan Gelar Perkara Khusus untuk menentukan langkah penetapan status hukum perkara ini secara obyektif,” pungkas AKP Lufthi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak MKN Wilayah NTT belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penolakan maupun perkembangan permohonan kedua dari Polres Manggarai Barat. MediaNasional.id masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait.
