Merangin, medianasional.id – Viralnya rekaman video pengakuan dari sejumlah kepala sekolah mengenai dugaan setoran uang dalam proses pelantikan jabatan menaruh rapor pelayanan publik Kabupaten Merangin di titik nadir. Isu miring di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan ini bukan lagi sekadar riak kecil di internal birokrasi, melainkan sebuah ujian terbuka bagi integritas dan komitmen antikorupsi Pemerintah Kabupaten Merangin.
.
Dalam pusaran kasus seperti ini, musuh terbesar pemerintah daerah bukanlah tudingan masyarakat, melainkan sikap diam. Respons yang lambat atau terkesan menutupi justru menjadi bahan bakar yang menyuburkan spekulasi dan mosi tidak percaya publik terhadap komitmen kepala daerah.
.
Jabatan kepala sekolah, yang mengemban misi sakral mencerdaskan kehidupan bangsa, sama sekali tidak boleh dinodai oleh praktik transaksional. Jika sektor hulu pendidikan sudah didera dugaan pungutan liar, bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas moral dan mutu pendidikan yang baik di hilirnya?
Jabatan kepala sekolah, yang mengemban misi sakral mencerdaskan kehidupan bangsa, sama sekali tidak boleh dinodai oleh praktik transaksional. Jika sektor hulu pendidikan sudah didera dugaan pungutan liar, bagaimana kita bisa mengharapkan kualitas moral dan mutu pendidikan yang baik di hilirnya?
.
Publik tidak sedang menghakimi secara sepihak, melainkan menuntut kejelasan yang objektif berdasarkan hukum positif di Indonesia. Merujuk pada aturan ketat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, negara sebenarnya sudah memiliki instrumen yang sangat jelas untuk membersihkan aparatur yang menyimpang. Persoalannya kini tinggal satu: adakah kemauan politik (political will) yang kuat dari pimpinan daerah untuk menggerakkan instrumen tersebut?
.
Langkah cepat kini berada di tangan Bupati Merangin dan Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan. Investigasi menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih adalah satu-satunya jalan keluar untuk mengurai benang kusut ini.
.
Jika dugaan jual beli jabatan tersebut terbukti, sanksi hukum dan pemecatan harus ditegakkan demi memberi efek jera. Sebaliknya, jika tudingan itu tidak mendasar, pemerintah wajib membuka hasil penyelidikan sejelas-jelasnya demi memulihkan nama baik instansi.
.
Mengulur waktu hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat, karena Merangin hari ini membutuhkan pemimpin yang peka, tegas, dan setia pada sumpah jabatannya demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
