Merangin, medianasional.id – Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Merangin dinilai tutup mata terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian marak di Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai. Kendati praktik ilegal tersebut terkesan dibiarkan bebas beroperasi menggunakan alat berat ekskavator, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang.
.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa operasional tambang diatur oleh pria berinisial SBN, sementara alat berat yang merusak lingkungan tersebut diduga kuat milik oknum berinisial IPH.
.
Perangkat Desa dan Aparat Diduga Lakukan Pembiaran
Dugaan adanya pembiaran yang terstruktur semakin menguat setelah Kepala Desa Pulau Layang, Mustopa, terkesan menutup-nutupi detail aktivitas PETI di wilayahnya. Meski membenarkan adanya tambang ilegal tersebut, Mustopa enggan memberi keterangan rinci saat dikonfirmasi media. Sikap ini memicu tudingan bahwa pemerintah desa ikut membentengi praktik melanggar hukum tersebut.
.
Tidak hanya pihak desa, lambannya respons dari Polres Merangin dan Pemkab setempat dalam menyisir lokasi penambangan juga memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
.
Merespons mandeknya penegakan hukum di lapangan, Sekretaris Jenderal Badan Peneliti Independen (BPI RI) perwakilan Kabupaten Merangin, Nazarman, mengecam keras pembiaran yang terus berlanjut ini. Ia mendesak Polres Merangin dan pemerintah daerah untuk segera turun ke titik koordinat lokasi guna melakukan penertiban.
.
Nazarman menegaskan, jika aparat penegak hukum setempat tetap bergeming dan tidak mengambil tindakan hukum yang nyata setelah persoalan ini mencuat, pihaknya tidak akan tinggal diam.
.
“Apabila setelah pemberitaan ini terbit masih belum ada penindakan tegas dari Pemkab Merangin maupun aparat penegak hukum, saya akan melaporkan langsung permasalahan tambang ilegal ini kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” pungkas Nazarman, Sabtu (10/10).
