Raja Ampat, medianasional.id- Raja Ampat merupakan salah satu daerah Kepulauan yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan dan Perikanan. Raja Ampat terletak di ujung Timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat dan daerah kepulauan Raja Ampat wilayahnya seluas 8.034 km2, dari jumlah tersebut diperkirakan 80 % (persen) laut, dan sisanya 20 persen daratan, dengan itu Kelautan dan Perikanan menjadi sektor unggulan yang sangat strategis bagi Indonesia, khususnya di Raja Ampat.
Hal itu disampaikan Kepala dinas (Kadis) Perikanan, Yusdi Nurdin Lamatenggo kepada media ini, di kantornya Jalan Komplek Perkantoran Pemkab Raja Ampat, di Waisai ibukota kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Rabu (2/3/2022) pukul 14:00 waktu setempat.
Dijelaskan, jika potensi pembangunan (ekonomi) kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia, khususnya di Raja Ampat, Papua Barat.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
“Sehingga kewenangan daerah kabupaten Raja Ampat untuk mengelola SDA terbatas, kami Dinas Perikanan hanya bertugas mendorong dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku budi daya perikanan, itupun yang bersekala kecil,” kata Yusdi.
Menurutnya, dengan terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, sehingga yang berhubungan dengan aspek Kelautan itu kewenangan Provinsi.
“Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Pengaturan administratif, seperti perizinan, kelaikan, dan keselamatan pelayaran.Pengaturan tata ruang, Ikut serta dalam memelihara keamanan laut,” ujar Kadis Perikanan.
Lanjutnya, batasan Wilayah Laut Kewenangan daerah provinsi di laut sesuai dengan ruang lingkupnya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan wilayah laut paling jauh 12 mil laut.
“Diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.Jika jarak antara dua buah provinsi kurang dari 24 mil laut, maka jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antara dua daerah provinsi yang dimaksud,” terang Yusdi.
Lebih jauh, Yusdi mengungkapkan, untuk di bidang pemberdayaan pengolahan pihaknya (Dinas Perikanan Raja Ampat Red) diberi kewenangan untuk membangun usaha- usaha kecil dan mikro dibidang perikanan, dan pengelolaan TPI di Raja Ampat.
Kewenangan daerah kabupaten Raja Ampat dalam aspek Kelautan terbatas sehingga perlu adanya sinergitas Pemkab Raja Ampat dengan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah pusat (Kementerian Kelautan) dalam pembangunan disektor kelautan dan perikanan.
Pasalnya, tutur Yusdi, Raja Ampat belum memiliki Pelabuhan Perikanan sebagai sarana pokok untuk kegiatan usaha penangkapan ikan dan mempunyai peranan strategis penting di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap.
“Untuk perikanan tangkap itu dibutuhkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan butuh Pelabuhan Perikanan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Sehingga perlu adanya komunukasi dengan Pemprov Papua Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,karena itu kewenangannya,” sambungnya.
Kadis Perikanan mengaku, Pemerintah daerah (Pemda) Raja Ampat telah menyiapkan lahan seluas 10 (sepuluh) hektar untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kawasan Babur, Distrik (Kecamatan)Teluk Mayalibit.
“Karena Raja Ampat memiliki potensi ikan tuna terbaik di Papua dan Papua Barat, sehingga kita akan dorong ke pak Menteri Kelautan dan Perikanan agar lahan tersebut bisa segera dibangun PPI,Pelabuhan Perikanan Nusantara atau Pelabuhan Perikanan Samudera,sehingga daerah Raja Ampat menjadi salah satu kawasan industri perikanan,” tandasnya.(Red)
