Jakarta, MEDIANASIONAL.ID — Proyek pembangunan Rumah Pompa Cipulir di kawasan Kali Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menyisakan tanda tanya besar. Meski realisasi anggaran puluhan miliar rupiah telah tercatat sejak 2024 hingga 2025, kawasan tersebut masih kerap dilanda banjir.
Penelusuran terhadap data LPSE, LKPP INAPROC, papan proyek, serta kondisi lapangan menunjukkan adanya rangkaian proyek berulang dengan nomenklatur hampir serupa dari tahun ke tahun, sementara manfaatnya justru banjir lebih cepet dan lebih sering terjadi.
Tahun 2024: Kontrak Diputus, Rp28,1 Miliar Tetap Terealisasi
Pada tahun anggaran 2024, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melelang paket: “Pembangunan Rumah Pompa Cipulir Dalam Rangka Penanganan Genangan Seskoal.”
Paket tersebut memiliki pagu sekitar Rp35,93 miliar dengan HPS sekitar Rp35,21 miliar.
Tender dimenangkan oleh: PT Pulau Bintan Bestari yang berdomisili di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan nilai kontrak sekitar: Rp28.170.611.362,37.
Namun dalam data LPSE, status pekerjaan tercatat: “Pemutusan Kontrak.”
Menariknya, dalam data realisasi LKPP INAPROC tahun 2024, proyek tersebut tetap muncul dengan status: “Selesai” dengan nilai realisasi sekitar: Rp28,1 miliar.
Fakta ini memunculkan pertanyaan serius mengenai progres fisik pekerjaan, dasar pembayaran, serta hasil nyata proyek di lapangan.
Tahun 2025: Terealisasi Lagi Rp25,17 Miliar
Meski kontrak proyek 2024 tercatat diputus, pada tahun anggaran 2025 kembali muncul paket lanjutan dengan nomenklatur:
“Pembangunan Sistem Tata Air Pompa Cipulir Beserta Kelengkapannya, Pembangunan Rumah Pompa Cipulir Dalam Rangka Penanganan Genangan Seskoal (Lanjutan).”
Papan proyek pembangunan rumah pompa Cipulir lanjutan, Mei 2026
Dalam data LKPP INAPROC tahun 2025, tercatat realisasi pembayaran kembali terjadi sebesar Rp25.172.802.041 kepada penyedia PT Limar Banyu Utama.
Dengan demikian, total realisasi anggaran yang telah tercatat pada proyek Rumah Pompa Cipulir sejak 2024 hingga 2025 mencapai sekitar Rp53,34 miliar.
Tahun 2026 Muncul Lagi Paket Lanjutan
Menariknya, pada tahun anggaran 2026 pada kembali muncul paket “Pembangunan Rumah Pompa Cipulir Dalam Rangka Penanganan Genangan Seskoal (Lanjutan)”
dengan rincian:
• Kode RUP: 64842600
• Total Pagu: Rp25.172.802.041
• Metode Pemilihan: Pembayaran Untuk Kontrak Tahun Jamak, dengan anggaran tahun 2026.
Berdasarkan papan proyek di lokasi (Mei 2026), pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT Limar Banyu Utama – PT Bayu Surya Bakti Konstruksi (KSO). Adapun konsultan pengawas tercatat: Rekakota – Alfriz KSO.
Kemunculan paket lanjutan ini memunculkan pertanyaan baru: Mengapa proyek yang telah terealisasi puluhan miliar rupiah pada 2024 dan 2025 masih kembali muncul pada tahun 2026?
Adapun pantauan di lapangan, bahwa pada bulan Mei 2026 baru terlihat aktivitas konstruksi dengan adanya alat berat serta papan proyek di lokasi. Sementata pada tahun tahun 2025, pada lokasi tidak terlihat ada kegiatan.
Kuat dugaan, jika mangkraknya pembangunan rumah pompa Cipulir tersebut berdampak pada estetika kawasan yang terlihat amburadul. Dimana beton saluran dan material bekas bongkaran proyek berserakan, serta galian saluran terbuka yang dapat membahayakan pengguna jalan maupun pengendara.
Penggunaan pompa mobile Sudin SDA Jaksel untuk sedot air dari polder ke Kali Pesanggrahan
Di lokasi juga masih tampak penggunaan pompa mobile milik Sudin SDA Jakarta Selatan saat hujan deras dan banjir terjadi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: Bagaimana data sistem mencatat proyek “selesai” dan pembayaran telah terealisasi puluhan miliar rupiah, sementara pekerjaan fisik di lapangan masih berlangsung hingga Mei 2026?
Jacking Rp41,9 Miliar Diduga Tidak Optimal
Pada tahun 2024, Dinas SDA DKI Jakarta juga menjalankan proyek “Pembangunan Saluran Jacking Penanganan Genangan di Wilayah Cipulir (Seskoal)” dengan nilai sekitar Rp41,9 miliar, yang dikerjakan PT Rosa Lisca.
Secara teknis, proyek saluran jacking tersebut seharusnya terhubung dengan Rumah Pompa Cipulir sebagai outlet utama pembuangan air menuju Kali Pesanggrahan.
Namun jika rumah pompa belum optimal hingga saat ini, maka proyek jacking bernilai puluhan miliar rupiah tersebut juga berpotensi tidak bekerja maksimal.
Akibatnya, anggaran besar untuk pembangunan saluran bawah tanah itu terkesan sia-sia karena outlet utama sistem belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Warga: “Sekarang Air Lebih Cepat Naik”
Warga sekitar menyebut kondisi banjir justru terasa lebih buruk dibanding sebelum proyek berlangsung.
“Kalau hujan besar masih banjir. Kadang sampai setinggi pinggang orang dewasa,” ujar seorang warga kepada wartawan.
Warga lainnya mengatakan banjir kini lebih cepat datang dibanding sebelumnya.
“Dulu memang banjir, tapi sekarang air lebih cepat naik dan makin sering banjir. Apalagi kalau hujan deras sebentar saja,” katanya.
Ahli: Sistem Bisa Tidak Efektif Jika Outlet Belum Berfungsi
Seorang pengamat tata air perkotaan menilai proyek drainase bawah tanah tidak akan bekerja maksimal apabila rumah pompa sebagai outlet utama belum benar-benar berfungsi.
Lantaran pekerjaan pembangunan rumah pompa Cipulir mangkrak, selama 2 tahun kondisi ambarudul seperti pada gambar di depan pasar Cipulir dibiarkan. Warga sebut bukan pembangunan, tapi perusakan lingkungan.
“Jacking itu hanya saluran distribusi. Sistem utamanya tetap bergantung pada outlet dan rumah pompa. Kalau rumah pompanya belum optimal, maka aliran air tidak akan bekerja efektif,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan air tertahan di dalam sistem drainase sehingga kawasan sekitar justru lebih cepat mengalami banjir saat hujan deras.
“Kalau saluran sudah dibangun tetapi outlet akhirnya belum bekerja baik, air bisa tertahan dan tekanan aliran meningkat di titik tertentu. Dampaknya, banjir bisa datang lebih cepat dan lebih sering terjadi,” katanya.
Ia juga menyoroti munculnya proyek lanjutan, redesign, serta penyelidikan tanah setelah proyek berjalan.
“Kalau setelah proyek berjalan muncul review desain dan penyelidikan tambahan, itu biasanya menandakan ada persoalan pada asumsi awal perencanaan, baik dari sisi tanah, elevasi, kapasitas air, maupun integrasi sistem,” jelasnya.
Pejabat Dinas Sumber Daya Air Bungkam
Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan, Santo, belum memberikan penjelasan saat dikonfirmasi terkait penggunaan pompa mobile Sudin SDA Jaksel, kondisi proyek,
belum optimalnya rumah pompa, hingga banjir yang masih terjadi. Demikian pula dengan Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Ningrum, juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media terkait proyek tersebut.
Pertanyaan Besar
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan penting:
1. Apa hasil fisik dari realisasi Rp28,1 miliar pada tahun 2024?
2. Mengapa kontrak diputus tetapi proyek tercatat selesai?
3. Mengapa kembali muncul realisasi Rp25,17 miliar pada tahun 2025?
4. Mengapa paket lanjutan kembali muncul pada tahun 2026?
5. Apakah pekerjaan baru mengulang pekerjaan lama?
6. Mengapa rumah pompa belum optimal hingga kini?
7. Mengapa pompa mobile masih digunakan?
8. Apakah proyek jacking Rp41,9 miliar telah berfungsi maksimal?
9. Apakah sudah dilakukan audit teknis dan audit anggaran?
Perlu Audit Menyeluruh
Rangkaian proyek Rumah Pompa Cipulir ini dinilai layak menjadi perhatian Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum. Audit diperlukan untuk memeriksa:
• progres fisik pekerjaan,
• dasar pembayaran,
• volume pekerjaan,
• addendum kontrak,
• integrasi sistem drainase,
• hingga kemungkinan adanya pekerjaan yang dibayar ulang dalam paket berbeda.
Sementara warga Cipulir dan Seskoal masih menunggu jawaban sederhana: kapan rumah pompa benar-benar berfungsi dan banjir berhenti terjadi.
