JAKARTA, MEDIANASIONAL.ID – Kerusakan jalan yang diduga berkaitan dengan pekerjaan galian jaringan perpipaan PAM Jaya di wilayah Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kian memunculkan tanda tanya. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami keretakan, amblas, bergelombang hingga tambal sulam. Bahkan, muncul informasi dugaan adanya korban kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan buruknya kondisi jalan tersebut.
Namun, di tengah keluhan masyarakat, Camat Pesanggrahan, Poulinawati, justru belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan warga belum mendapatkan perhatian serius dari pimpinan wilayah.
Konfirmasi telah disampaikan kepada Poulinawati untuk meminta penjelasan mengenai langkah pemerintah kecamatan dalam menyikapi kerusakan jalan yang diduga berkaitan dengan pekerjaan PAM Jaya. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons substantif.
Warga Mengeluh, Camat Malah Tak Merespons
Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi jalan dan sikap pemerintah kecamatan yang dinilai belum menunjukkan respons memadai.
Andrew, warga setempat, melontarkan kritik keras.
“Mana dipikirin camat hal seperti itu, meskipun warganya sudah jadi korban,” ujar Andrew.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan warga yang berharap pemerintah kecamatan hadir ketika persoalan keselamatan terjadi di lingkungan mereka.
Lubang bekas pekerjaan PAM Jaya hanya ditutup karung.
Sementara itu, Rudi, warga lainnya, menilai Camat Pesanggrahan seharusnya tidak hanya menunggu laporan, melainkan turun langsung memeriksa dan mendokumentasikan kerusakan jalan.
“Seharusnya camat turun tangan dan mendokumentasikan kerusakan jalan serta adanya korban kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk. Camat ini mah seperti tidak ada kepeduliannya. Dia bekerja untuk atasan, bukan untuk rakyat, dan demi karier,” ungkap Rudi.
Kritik tersebut menjadi gambaran kekecewaan masyarakat terhadap respons pemerintah wilayah. Adapun informasi mengenai korban kecelakaan yang disampaikan warga masih perlu diverifikasi lebih lanjut, termasuk mengenai identitas korban dan penyebab kecelakaan melalui pihak kepolisian.
Jalan Rusak Tersebar di Sejumlah Ruas
Dokumentasi lapangan yang dihimpun dalam investigasi ini memperlihatkan sejumlah kondisi kerusakan jalan, antara lain amblas, retak, bergelombang, permukaan tidak rata, serta bekas pengaspalan yang tampak seperti tikar tambal sulam.
Lokasi yang menjadi perhatian meliputi Jalan M. Saidi Raya, Jalan Pesanggrahan Indah, Jalan Kodam Bintaro, Jalan Damai Raya, Jalan Sabar Raya, hingga kawasan H. Nawi.
Di Jalan M. Saidi Raya, bahkan ditemukan lubang bekas galian yang hanya ditutup menggunakan karung. Kondisi tersebut disinyalir berpotensi membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang melintas.
Terdapat pula kerusakan pada jalur hijau taman yang dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya perbaikan pasca digunakan pada proyek PAM tersebut.
Jika kerusakan tersebut benar berkaitan dengan pekerjaan perpipaan PAM Jaya, maka mutu pelaksanaan, pengawasan, dan kewajiban pemulihan jalan patut dipertanyakan.
Jalur hijau dan jalan rusak bergelombang di Bintaro Jakarta Selatan
Jangan sampai program peningkatan pelayanan air bersih justru meninggalkan persoalan keselamatan dan kerusakan fasilitas publik yang harus ditanggung masyarakat.
Tugas Camat Bukan Sekadar Duduk di Kantor
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, camat mempunyai fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai kewenangannya.
Camat memang bukan pelaksana teknis pembangunan jalan dan bukan pihak yang mengendalikan kontrak pekerjaan PAM Jaya. Namun, ketika terdapat keluhan warga mengenai kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengancam keselamatan, pemerintah kecamatan semestinya mengambil peran dalam pemantauan, pendokumentasian, penyampaian laporan, serta koordinasi dengan instansi teknis terkait.
Sikap tidak merespons konfirmasi wartawan mengenai persoalan tersebut patut menjadi catatan. Apakah Camat Pesanggrahan telah mengetahui kondisi di lapangan? Apakah sudah ada laporan kepada Sudin Bina Marga dan PAM Jaya? Ataukah persoalan ini belum menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban, bukan sekadar diam.
Ahli Administrasi Publik: Responsif Merupakan Bagian dari Akuntabilitas
Dalam prinsip administrasi publik, responsivitas merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Pejabat wilayah dituntut mampu mengenali persoalan masyarakat, menindaklanjuti pengaduan, serta mengoordinasikan penyelesaian sesuai kewenangannya.
Tidak adanya tanggapan atas konfirmasi wartawan memang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian. Namun, apabila keluhan masyarakat tidak diikuti pemantauan dan koordinasi penanganan, hal tersebut dapat menjadi indikasi lemahnya respons pelayanan publik.
Karena itu, Camat Pesanggrahan perlu menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan, bukan hanya membiarkan pertanyaan masyarakat menggantung.
Gubernur DKI Perlu Evaluasi Respons Pemerintah Wilayah
Persoalan ini semestinya menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Jakarta Selatan. Koordinasi antara kecamatan, Bina Marga, PAM Jaya, serta instansi terkait perlu dipastikan berjalan efektif.
Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menghadapi jalan berlubang, permukaan bergelombang, dan risiko kecelakaan tanpa kepastian siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya.
Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat lebih sibuk menjalankan agenda birokrasi daripada merespons persoalan nyata yang dihadapi warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Poulinawati belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Camat Pesanggrahan, PAM Jaya, serta pihak terkait lainnya.
