JAKARTA, medianasional.id – Dinamika politik di Gedung DPR RI pada pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 menjadi momentum krusial bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Momentum yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini diwarnai oleh mencuatnya wacana konstitusional terkait pengawasan kebijakan pemerintah hingga isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
.
Merespons perkembangan tersebut, Advokat Benny Priyanto, S.H., dari Law Firm GINTINGBP & Rekan, menegaskan bahwa seluruh dinamika politik yang berkembang di parlemen—baik penggunaan Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat, hingga wacana pemakzulan—harus dijalankan murni berdasarkan koridor konstitusi, bukan sekadar komoditas atau tekanan politik praktis.
.
“Perjuangan para pahlawan tidak boleh hanya dikenang melalui upacara dan seremoni. Semangat mereka harus diwujudkan melalui pengabdian, integritas, keberanian menegakkan hukum, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” ujar Benny Priyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
.
Benny menilai, di tengah bergulirnya isu-isu nasional seperti pengawasan kebijakan, dugaan persoalan penyadapan, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), publik dan parlemen harus secara jernih membedakan antara aspirasi politik, dugaan yang memerlukan pembuktian hukum, serta proses konstitusional yang resmi.
.
Sesuai hukum tata negara, mekanisme pemberhentian atau pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden diatur secara ketat dan berlapis dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Proses tersebut wajib melalui pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan syarat dukungan forum yang ketat di DPR (minimal 2/3 kehadiran dan 2/3 persetujuan anggota yang hadir), sebelum akhirnya diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, penggunaan Hak Angket oleh DPR tidak serta-merta dapat memberhentikan seorang Wakil Presiden tanpa pembuktian hukum yang sah.
.
Pihaknya mengingatkan bahwa setiap pejabat negara, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga anggota legislatif, memiliki tanggung jawab konstitusional yang besar untuk menjaga amanat rakyat. Hari Pahlawan 10 November ini harus menjadi alarm bagi para pemimpin bangsa bahwa pemaknaan kepahlawanan masa kini adalah keberanian dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, transparansi, dan penegakan hukum yang berkeadilan (pro justitia).
Law Firm GINTINGBP & Rekan berkomitmen dalam menegakkan supremasi hukum, memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, serta mengawal jalannya amanat konstitusi di Indonesia.
