JAKARTA, medianasional.id — Advokat Benny Priyanto, S.H., menekankan pentingnya ketelitian dalam pembuktian keabsahan dokumen pendidikan serta pertanggungjawaban konstitusional terkait sengketa administrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).
.
Pandangan hukum tersebut disampaikan Benny yang tergabung dalam Law Firm GINTINGBP dan Rekan sekaligus menjabat Wakil Ketua DPP Wilayah Khusus DKI Jakarta HALO Peradi Nusantara, merespons bergulirnya perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK, Kamis (12/11/2026).
.
Dalam keterangannya, Benny menyoroti aspek legitimasi administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama menyangkut validitas riwayat pendidikan yang menjadi salah satu pokok perdebatan di persidangan.
.
Perkara tersebut tercatat diajukan oleh sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sebagai pihak pemohon, di antaranya Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Refly Harun, serta Ahmad Khozinudin. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) duduk sebagai pihak termohon dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam persidangan, sementara Gibran Rakabuming Raka diwakili kuasa hukumnya, Andi Azwan dari DPP Militan Gibran 08 Nuswantara.
.
Tiga Prinsip Hukum Putusan MK
Benny menjelaskan, masyarakat perlu memahami tiga prinsip fundamental dalam menilai kekuatan hukum setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi:
- Final dan Mengikat (Final and Binding): Mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Tertutupnya Upaya Banding dan Kasasi: Sebagai peradilan konstitusi tingkat pertama dan terakhir, tidak ada lembaga peradilan lain—termasuk Mahkamah Agung—yang berwenang membatalkan putusan MK. Keputusan politik dari Presiden maupun DPR pun tidak dapat mengubah isi putusan tersebut.
- Berlaku Umum (Erga Omnes): Putusan MK memiliki daya ikat yang berlaku menyeluruh. Seluruh pihak, mulai dari lembaga negara, pemerintah, hingga masyarakat luas, wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sesuai ruang lingkup amar putusannya.
Sorotan terhadap Pembuktian Dokumen Pendidikan
Selain memaparkan kedudukan hukum putusan MK, Benny turut menyoroti strategi pembuktian dokumen pendidikan yang dipersoalkan dalam sengketa ini. Ia menilai tim kuasa hukum Gibran semestinya menghadirkan pembuktian yang lebih komprehensif guna menepis keraguan publik.
.
Langkah tersebut dapat ditempuh dengan menghadirkan saksi fakta atau perwakilan resmi dari dua institusi pendidikan luar negeri yang menjadi sorotan dalam perkara ini, yakni Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch di Australia.
.
“Apabila dokumen pendidikan menjadi bagian krusial dalam sengketa administrasi, pihak terkait seharusnya menghadirkan keterangan langsung dari institusi penerbit dokumen. Dengan begitu, status dokumen, riwayat studi, hingga penyetaraannya dapat diuji secara objektif dan transparan,” ujar Benny.
.
Lebih lanjut, Benny menyoroti perbedaan mendasar secara administratif antara Certificate of Attendance, Academic Record, dan ijazah atau sertifikat kelulusan. Menurutnya, Certificate of Attendance sekadar menerangkan bukti kehadiran, sedangkan Academic Record merupakan rekam jejak nilai akademik.
.
Kedua dokumen tersebut dinilai tidak dapat serta-merta dipersamakan kedudukannya dengan bukti kelulusan resmi, sehingga penilaian hukum dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut menjadi kunci utama dalam membuktikan keabsahan syarat pencalonan di muka persidangan.
