Nirwan Nawawi Disorot, Dugaan Kongkalikong dan Pengawasan Inspektorat DKI Dipertanyakan

Jakarta57 Dilihat

JAKARTA, MEDIANASIONAL.ID – Rentetan laporan, temuan lapangan, dan pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan di Jakarta Selatan belum juga menghasilkan kejelasan yang memadai mengenai hasil pengawasan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Irbanko Jaksel).

Kondisi tersebut kembali menempatkan Kepala Irbanko Jaksel, Nirwan Nawawi, dalam sorotan. Bukan hanya karena sejumlah konfirmasi wartawan belum mendapatkan jawaban substantif, melainkan juga karena publik masih menunggu pertanggungjawaban atas tindak lanjut berbagai pengaduan yang telah disampaikan.

Lebih jauh, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga tidak bisa lepas dari pertanyaan. Sebagai institusi induk pengawasan internal pemerintah daerah, bagaimana fungsi pengawasan berjenjang dijalankan ketika kinerja unit pengawasan di tingkat kota administrasi sendiri dipersoalkan?

Apakah laporan masyarakat benar-benar ditelaah dan diperiksa? Apakah rekomendasi pengawasan sudah diterbitkan? Atau justru ada persoalan serius yang membuat penanganan pengaduan terkesan jalan di tempat?

Berkali-kali Disorot, Nirwan Belum Menjelaskan Hasil Pengawasan

Persoalan kinerja Irbanko Jaksel bukan baru muncul sekarang. Sejumlah pemberitaan sebelumnya telah mengangkat berbagai persoalan, mulai dari Jalan Sakti VI Petukangan Selatan, proyek Jacking Ulujami–Kali Pesanggrahan, De Padel, Skatepark Bintaro, hingga persoalan pembangunan dan kegiatan usaha di wilayah Pesanggrahan.

Wartawan telah menyampaikan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan tersebut. Informasi itu semestinya menjadi bahan bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk melakukan telaah dan verifikasi sesuai kewenangannya.

Namun, hingga berita ini disusun, wartawan masih menunggu penjelasan substantif mengenai status pemeriksaan, temuan, rekomendasi, serta tindak lanjut atas sejumlah persoalan tersebut.

Pada proyek Jacking Ulujami, misalnya, Irbanko melalui Nasution pernah menyampaikan rencana menghadirkan pihak Sudin SDA Jakarta Selatan untuk menjelaskan persoalan outlet menuju Kali Pesanggrahan dan fungsi akhir sistem drainase.

Ketika dikonfirmasi kembali pada 4 September 2026, Nirwan menjawab singkat, “Siap”. Namun, jawaban tersebut belum menjelaskan apakah pertemuan atau pemeriksaan benar-benar dilakukan dan apa hasilnya.

Pertanyaan serupa juga muncul dalam persoalan De Padel. Irbanko sebelumnya menyatakan telah menindaklanjuti pengaduan, tetapi publik masih menunggu penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap bangunan baru yang muncul di lokasi.

Lima Persoalan yang Menuntut Kejelasan

Sejumlah kasus yang menjadi perhatian wartawan dan telah disampaikan kepada Irbanko Jaksel meliputi:

1. Jalan Sakti VI, Petukangan Selatan. Perbedaan informasi mengenai pekerjaan drainase dan tanggung jawab pihak terkait perlu diverifikasi melalui dokumen serta kondisi fisik lapangan.

2. Jacking Ulujami–Kali Pesanggrahan. Keberadaan outlet, koneksi menuju kali, dan fungsi akhir sistem drainase masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan verifikasi teknis.

3. De Padel, Jalan Damai/M. Saidi Raya. Status perizinan dan kesesuaian bangunan baru dengan dokumen PBG perlu memperoleh kejelasan dari instansi berwenang.

4. Skatepark kawasan Bintaro, bawah Tol Veteran. Kualitas penataan dan pemanfaatan fasilitas publik menjadi bagian dari persoalan yang sebelumnya telah disampaikan.

5. Padel dan minimarket O SAVE di wilayah Pesanggrahan. Aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan tindak lanjut pengawasan masih membutuhkan penjelasan.

Penting ditegaskan bahwa pencantuman kasus tersebut bukan berarti seluruh dugaan telah terbukti. Justru fungsi pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran, ketidaksesuaian, atau persoalan administratif yang harus diperbaiki.

Namun, pertanyaan mendasarnya tetap sama: jika pengawasan sudah dilakukan, mana hasilnya?

Tupoksi Irbanko: Bukan Hanya Menerima Dumas

Irbanko merupakan bagian dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kota administrasi.

Berdasarkan ketentuan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, tugas pengawasan mencakup pemeriksaan dan pengusutan dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sesuai kewenangan, tindakan awal terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan daerah, koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta pelaporan kepada Inspektur.

Artinya, tugas Irbanko tidak berhenti pada menerima pengaduan masyarakat atau menyampaikan bahwa suatu persoalan akan ditindaklanjuti.

Ada tanggung jawab untuk menelaah laporan, melakukan verifikasi, melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur, menyusun rekomendasi apabila ditemukan persoalan, dan mengawal tindak lanjutnya.

Karena itu, Nirwan Nawawi perlu menjelaskan bagaimana fungsi tersebut dijalankan oleh jajarannya.

Berapa pengaduan yang sudah diperiksa? Berapa yang menghasilkan rekomendasi? Apakah ada pejabat atau UKPD yang diminta melakukan perbaikan? Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut?

Tanpa penjelasan yang terukur, publik akan terus mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan internal pemerintah.

Dugaan Kongkalikong: Siapa Mengawasi Para Pengawas?

Ketidakjelasan hasil pengawasan juga memunculkan pertanyaan mengenai independensi aparat pemeriksa.

Apakah seluruh pengaduan ditangani secara objektif? Apakah pemeriksa bebas dari konflik kepentingan dengan pihak yang dilaporkan? Atau terdapat kemungkinan hubungan kepentingan yang membuat penanganan sejumlah persoalan terkesan tidak transparan?

Bahkan, dugaan kemungkinan kongkalikong antara oknum pemeriksa dan pihak yang diperiksa patut menjadi perhatian serius Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Ini merupakan pertanyaan yang menuntut klarifikasi dan pemeriksaan independen, bukan kesimpulan bahwa kongkalikong telah terbukti terjadi.

Inspektorat Provinsi harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses pengawasan. Jika seluruh pemeriksaan telah berjalan sesuai ketentuan, hasil dan mekanismenya perlu dijelaskan kepada publik sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan pemeriksaan.

Jangan sampai lembaga yang seharusnya mengawasi justru kehilangan kepercayaan karena tidak mampu memberikan kejelasan atas laporan yang telah disampaikan.

 

Dua Kali Kirim Email, Inspektorat Provinsi Belum Memberikan Penjelasan Substantif

Persoalan ini semakin menarik karena wartawan tidak hanya meminta penjelasan kepada Nirwan Nawawi. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga telah dua kali dikirimi surat elektronik resmi.

Pada 14 Oktober 2026, wartawan mengirimkan email dengan subjek “Konfirmasi Status Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat oleh Irbanko Jakarta Selatan”.

Kemudian, pada 26 Oktober 2026, kembali dikirimkan email dengan subjek “Pengaduan dan Permohonan Evaluasi Kinerja Irbanko Jakarta Selatan dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat”.

Kedua email tersebut meminta kejelasan mengenai status pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap kinerja Irbanko Jaksel.

Namun, berdasarkan catatan komunikasi wartawan hingga 17 November 2026, belum diperoleh jawaban substantif yang menjelaskan bagaimana kedua email tersebut ditangani.

Di sinilah fungsi Inspektorat Provinsi patut dipertanyakan.

Apakah email tersebut sudah diregistrasi? Apakah telah ditelaah dan didisposisikan kepada pejabat yang berwenang? Apakah sudah ada evaluasi terhadap kinerja Irbanko Jaksel? Siapa yang bertanggung jawab memberikan jawaban kepada masyarakat?

Jangan sampai pengaduan resmi yang dikirim melalui surat elektronik hanya menjadi pesan yang masuk ke kotak surat tanpa kejelasan tindak lanjut.

Inspektorat Provinsi seharusnya mampu menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan, termasuk status administrasi dan tindak lanjutnya. Sebab, fungsi pengawasan berjenjang tidak boleh berhenti ketika persoalan justru menyangkut unit pengawasan di bawahnya.

Ahli Kebijakan Publik: Gubernur Harus Turun Tangan

“Gubernur Pramono Anung harus segera turun tangan. Kepala Irbanko dan jajarannya perlu diklat ulang, bahkan jika perlu diganti jika terbukti tidak mampu mengemban amanah pengawasan,” tegas Dr. Fahmi Alatas, ahli kebijakan publik dari Universitas Nasional.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kompetensi dan integritas pejabat pengawasan. Mereka diberi amanah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, evaluasi terhadap kapasitas pejabat maupun mekanisme kerja institusi menjadi hal yang patut dilakukan.

Warga: Jangan Jadi Pelindung Oknum Pejabat

“Kalau memang tidak sanggup, mundur saja. Jangan jadi pelindung bagi oknum pejabat yang nakal,” tegas Herlina (43), warga Jagakarsa.

Kritik tersebut menggambarkan harapan masyarakat agar lembaga pengawasan tidak hanya bekerja secara administratif. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan yang disampaikan benar-benar diperiksa dan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bagaimana Wartawan Mau Menyampaikan Temuan Baru?

Di luar sejumlah kasus yang telah disampaikan kepada Irbanko Jaksel, masih terdapat berbagai informasi dan temuan lapangan lain mengenai dugaan penyimpangan dalam kegiatan pemerintahan maupun proyek SKPD/UKPD.

Namun, bagaimana wartawan dan masyarakat mau terus memberikan informasi baru apabila laporan sebelumnya saja belum memperoleh kejelasan hasil?

Jika satu persoalan saja belum dapat dijelaskan proses dan hasil penanganannya, kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan tentu akan semakin tergerus.

Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik. Aparat pengawasan juga memiliki tanggung jawab memeriksa dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan sesuai kewenangannya.

Jangan sampai masyarakat yang telah membantu mengungkap persoalan justru merasa percuma menyampaikan informasi karena tidak mengetahui ke mana laporan tersebut bermuara.

Pramono Anung dan Inspektorat DKI Diminta Tidak Tutup Mata

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diminta memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Evaluasi perlu mencakup kinerja Nirwan Nawawi dan jajaran Irbanko Jaksel, kompetensi pemeriksa, independensi, mekanisme penanganan pengaduan, serta pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Inspektorat Provinsi juga perlu menjelaskan status dua email yang telah dikirimkan wartawan. Apakah sudah diterima, ditelaah, dan diteruskan kepada pejabat berwenang? Jika sudah, apa tindak lanjutnya?

Sementara itu, Nirwan Nawawi perlu menjelaskan perkembangan pemeriksaan, hasil pengawasan, rekomendasi yang diterbitkan, dan tindak lanjut terhadap SKPD/UKPD terkait.

Uang publik wajib diawasi. Dugaan penyimpangan harus diperiksa. Dan aparat pengawasan pun harus bersedia dievaluasi.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Nirwan Nawawi serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara lengkap.

Bersambung ke Serial Investigasi Irbanko Jaksel ke-9: Menagih Hasil Pengawasan dan Menguji Independensi Pemeriksa.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses