Ternate – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara kembali menduduki kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara, Kamis (27/10/2022).
Aksi tersebut selain permintaan permohonan maaf oleh lembaga BPJN atas pelecehan organisasi, DPD GPM juga mendesak kepala BPJN Malut agar segera mencopot PPK 1.1 yakni Ema Amalia atas dugaan pelanggaran pekerjaan dan indikasi korupsi pembangunan Jembatan Ake Tiabo.
Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek mengatakan, Proyek Jembatan Ake Tiabo ini terletak di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara. Dimana jembatan tersebut menghubungkan antara Kecamatan Galela dan Loloda Utara, dengan menelan anggaran sebesar Rp 16.954.469.800 dan dikerjakan oleh PT. Viktory Sunergi Perkasa yang berdomisili di Banda Aceh.
Lanjut dia, jembatan tersebut sebelumnya ambruk dan terputus, saat dihantam banjir pada tanggal 16 Januari 2021 lalu. Sementara jembatan tersebut merupakan salah satu jalur transportasi warga sehingga warga terpaksa menggunakan rakit sebagai alat transportasi untuk menyeberang sungai.
“Olehnya itu sementara pekerjaan saat ini, diduga ada pelanggaran pekerjaan dan indikasi praktek KKN pada pekerjaan jembatan Ake Tiabo, sehingga kami meminta dengan hormat kepada Kepala Balai BPJN agar segera memecat PPK 1.1 ,” bebernya.
Bagaimana tidak, disampaikan Sartono bahwa pekerjaan jembatan Ake Tiabo dikerjakan selama 240 hari kalender terhitung sejak 21 Februari 2022 hingga 10 Oktober 2022 dengan nomor kontrak HK.02.03/498678/PPK-1.1/2022/PKT-02 melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku Utara, Kementrian PUPR RI sementara sampai saat ini pekerjaan tersebut tak kunjung diselesaikan.
“Atas masalah ini, kami mendesak Polda Maluku Utara dan kejaksaan tinggi Provinsi Maluku Utara agar segera memanggil dan memeriksa PPK 1.1 atas proyek pekerjaan jembatan Ake Tiabo,”tandasnya.