Sulawesi Tengah, medianasional.id- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah untuk memperketat pengawasan dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk diketahui Presiden menginstruksikan audit total atas pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga realisasi fisik di lapangan.
Audit ini menargetkan transparansi dan akuntabilitas, agar dana benar‑benar bermanfaat untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, bukan kebocoran atau penyimpangan.
Pasalnya, sebelumnya Presiden menilai bahwa dana desa dalam sepuluh tahun terakhir belum seluruhnya berdampak signifikan bagi rakyat, disertai banyak kasus hukum yang menjerat kepala desa.
Menurut Presiden,bahwa pengawasan ketat dan audit menyeluruh menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dana desa secara nasional, sekaligus mencegah korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Untuk dilaksanakan, bahwa Tim gabungan yang melakukan audit dana desa terdiri dari tiga unsur utama, diantaranya tim audit Inspektorat Jenderal (lintas kementerian/lembaga,misalnya Inspektorat Jenderal Kemendagri,Kemenkeu, atau kementerian terkait).
Selain itu Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bertugas memeriksa akuntabilitas dan kepatuhan keuangan.
Kemudian unsur pengawasan pemerintah daerah, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan pejabat terkait lainnya.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lain di desa sebagai pengawas berlapis agar audit lebih transparan dan mendekat pada masyarakat.
Secara praktik, tim gabungan ini turun langsung ke desa‑desa yang diprioritaskan untuk memeriksa dokumen anggaran, fisik proyek, serta kesesuaian dengan regulasi dana desa.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
