Banyumas, Medianasional.id – PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melaunching Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada Selasa (17/10) di Aula SMA N 1 Wangon. Launching SSK ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mensikapi datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang.
Waka Kesiswaan Silis Indriyani menjelaskan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran
“Nantinya siswa akan diberikan pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainya,” tuturnya
Ia menuturkan Pelaksanaan SSK ini dimulai dengan pengintegrasian pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dll.
PJ Bupati Hanung menuturkan adanya SSK menjadi sangat penting untuk diakselerasi di sekolah-sekolah lain untuk mencegah kenakalan remaja, sexs bebas, pernikahan dini
“Dalam konteks ini, siswa perlu diajak untuk bersikap, Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi, Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta Saya Melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan,” ucapnya
Selain itu siswa disiapkan materi khusus untuk terjun langsung ke lapangan. Sehingga tidak hanya mendapatkan materi di sekolah saja melainkan siswa didorong untuk bertidak secara aktif belajar dengan expert-expert pada bidangnya
“Misalnya posyandu, kepolisian mengenai narkoba, kenalan remaja,” ucapnya
Selain mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, SSK juga menggagas sebuah pojok yang di dalamnya menjadi pusat sumber daya informasi kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Pojok kependudukan (population cerner) ini juga berfungsi menjadi pusat informasi dan konseling untuk masalah-masalah kependudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja.
