Banyumas, medianasional.id – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Zudan Arif dalam kunjungan kerja pembinaan pejabat struktural Kabupaten Banyumas yang berlangsung di Pendopo Sipanji Purwokerto, Senin (5/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas secara resmi telah menerima rekomendasi penerapan Sistem Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dari Badan Kepegawaian Negara.
Rekomendasi tersebut diperoleh setelah Pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil melaksanakan ekspos Manajemen Talenta di Kantor BKN Pusat.
“Penerapan sistem ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Banyumas dalam membangun sistem pembinaan dan pengembangan karier ASN yang sistematis, objektif, transparan, serta berkesinambungan,” jelasnya.
Menurut Sadewo, implementasi manajemen talenta merupakan bentuk nyata transformasi dalam tata kelola kepegawaian, khususnya pergeseran dari pola subjektivitas menuju sistem meritokrasi yang adil dan terukur dalam penataan birokrasi.
“Dengan adanya manajemen talenta, penempatan dan promosi ASN tidak lagi didasari oleh kedekatan subjektif, melainkan berpatokan pada kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi. Sistem ini memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi setiap ASN untuk berkembang,” ujar Sadewo.
Sadewo berharap penerapan manajemen talenta dapat menjadi pondasi utama dalam mobilitas talenta ASN sehingga mampu mendorong terwujudnya birokrasi yang tepat, produktif, adil, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sadewo menegaskan, seluruh proses pengisian jabatan melalui sistem manajemen talenta harus berpedoman pada tujuh prinsip utama, yakni objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bersama dalam setiap proses pengelolaan dan pengembangan karier ASN, sehingga sistem merit benar-benar dapat diterapkan secara konsisten,” jelasnya.
Sementara itu, dalam pembinaan pejabat struktural tersebut, Kepala BKN RI Zudan Arif menyampaikan bahwa tata kelola kepegawaian memiliki dua aspek utama yang saling melengkapi, yaitu aspek administrasi dan aspek substansi.
Menurutnya, administrasi kepegawaian tetap memiliki peran penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Namun, administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk memperpanjang jalur pelayanan dan prosedur yang kompleks.
“Administrasi kepegawaian memang sangat penting sebagai pijakan akuntabilitas dan kepatuhan hukum, baik dalam pemeriksaan internal maupun eksternal. Namun, administrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang jalur prosedur yang rumit. Reformasi administrasi harus bermuara pada pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, murah, dan membahagiakan masyarakat sebagai pemilik negara,” ujar Zudan.
Selain pembenahan aspek administrasi, Zudan juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pencapaian visi dan misi daerah melalui kinerja substantif seluruh jajaran pemerintahan.
Zudan mengimbau seluruh ASN dan OPD untuk bergerak bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.
“Seluruh jajaran ASN dan OPD dihimbau untuk bergerak bersama dan menyatukan pandangan demi mewujudkan daerah yang adil, makmur, dan sejahtera,” ungkapnya.
Dalam pembinaan tersebut, Zudan juga menekankan pentingnya pengukuran efisiensi dan produktivitas kinerja ASN sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Pertama, melalui rasio biaya dan output, setiap anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat.
Kedua, melalui pengukuran berbasis OPD, tingkat produktivitas dan indeks kinerja perlu diukur secara terukur pada masing-masing perangkat daerah guna memastikan efisiensi belanja pemerintah.
Ketiga, melalui peningkatan kualitas kinerja, setiap peningkatan anggaran maupun biaya operasional harus diikuti dengan peningkatan indeks produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Zudan menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhir dari keberhasilan tata kelola negara adalah ketika rakyatnya merasa bahagia. Untuk itu, seluruh elemen ASN harus fokus pada produktivitas dan efisiensi agar visi-misi daerah dapat tercapai secara optimal,” tutupnya.






