Bandung,Medianasional,id- Kondisi fiskal Jabar saat ini menghadapi tantangan, termasuk potensi penurunan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah melakukan pengetatan anggaran dan mendorong optimalisasi belanja secara lebih efektif.
Oleh karena itu ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi,Pemprov Jabar berkomitmen memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ungkap KDM dalam kegiatan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di gedung Sasana Budaya Ganesa Kota Bandung.
“Digitalisasi memberi ruang bagi ASN untuk bekerja secara fleksibel. Yang terpenting adalah progress pekerjaan berjalan sesuai target dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan kerja dari rumah (WFH) bukan semata fleksibilitas, melainkan strategi efisiensi negara, sekaligus dukungan bagi pegawai yang memiliki tanggung jawab keluarga, terutama perempuan dan ASN yang merawat orang tua yang sakit.tegas KDM.
“Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban operasional pemerintah, seperti penggunaan listrik, air, jaringan internet hingga bahan bakar,” ungakpnya.
Selain itu, produktivitas ASN tidak diukur dari banyaknya pegawai yang hadir di kantor, tetapi dari ketepatan penggunaan anggaran, tingkat serapan anggaran serta hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hingga saat ini, serapan anggaran Jawa Barat telah melampaui 80 persen, dengan progress pembangunan infrastruktur berlangsung di berbagai sektor. Termasuk pelebaran jalan, pembangunan drainase, pemasangan PJU serta peningkatan konektivitas jaringan listrik dan internet. Layanan ambulans gratis dan program bantuan sosial juga berjalan setiap hari,” tuturnya.
KDM menyampaikan sejumlah proyek prioritas akan dipercepat pada 2025 ini. Di antaranya, penanganan kemacetan Puncak, Padalarang, pembangunan jembatan di Cimahi, penataan jalur Pasteur–Gedung Sate, penataan kabel udara menjadi kabel bawah tanah hingga perbaikan jalur Lembang.
“Aktivitas di Gedung Sate juga akan ditata ulang untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi keramaian yang tidak diperlukan,” ungkapnya.
Pemprov Jabar berkomitmen memberikan perhatian lebih kepada ASN yang bekerja di lapangan karena menghadapi risiko keselamatan dan integritas dalam pengawasan proyek. “Tunjangan khusus untuk pegawai lapangan akan disesuaikan dengan tingkat risiko dan beban kerja,” terangnya.
KDM menginstruksikan pendataan seluruh kesenian tradisional Jawa Barat agar diberikan ruang tampil. “Kami menargetkan pembangunan gedung pertunjukan baru sebagai fasilitas representatif milik pemerintah daerah.
Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Jabar ini, dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan; Sekda Jabar, Herman Suryatman; Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi; Kadisdik Jabar, Purwanto, seluruh PNS se-Jabar serta tamu undangan lainnya.
