Tulungagung, Medianasional.id – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memaparkan capaian kinerja tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung, Jumat (27/3/2026).
Agenda rapat meliputi pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, serta dirangkai dengan halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah.
Rapat yang digelar di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung tersebut dipimpin Ketua DPRD Marsono, didampingi unsur pimpinan dewan. Hadir Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Wakil Bupati Ahmad Baharudin, Sekretaris Daerah, jajaran kepala OPD, camat, serta anggota DPRD.
Ketua DPRD Marsono menegaskan, paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kepala daerah kepada legislatif atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Selain itu, perubahan Propemperda 2026 menjadi tindak lanjut hasil asistensi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur terhadap 38 rancangan peraturan daerah yang masih memerlukan penyesuaian.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara LKPJ Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Tulungagung sebagai bagian dari tahapan administratif dan politik pemerintahan daerah.
Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Gatut Sunu memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Tulungagung tercatat mencapai 5,75 persen, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen.
“Ini merupakan capaian yang membanggakan, karena untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Tulungagung mampu melampaui Jawa Timur,” ujar Gatut Sunu.
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp3,043 triliun atau 105,98 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp902,3 miliar atau 114,33 persen, menunjukkan penguatan kemandirian fiskal daerah.
Selain capaian ekonomi dan fiskal, Pemkab Tulungagung juga meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya peringkat ke-7 nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), predikat Kabupaten Sangat Inovatif pada Innovative Government Award 2025, Golden Trophy Top Digital Award melalui RSUD dr. Iskak, serta Kabupaten Layak Anak kategori Utama.
Bupati menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari pembenahan tata kelola pemerintahan, inovasi layanan publik, dan penguatan digitalisasi di berbagai sektor. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, stimulus pajak PBB, serta dukungan terhadap UMKM.
“Kami berkomitmen agar pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Menutup penyampaian LKPJ, Bupati menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan ke depan.
Sementara itu, momentum halalbihalal dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara legislatif dan eksekutif.
Ketua DPRD Marsono berharap sinergi yang terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Keharmonisan dan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan Tulungagung yang lebih maju,” pungkasnya.
