Tulungagung, Medianasional.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung berkomitmen dalam upaya perlindungan anak di depan Tim Verifikasi Lapangan.
Komitmen tersebut,di antaranya ditunjukkan melalui kebijakan dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan bupati (Perbup) yang responsif terhadap pemenuhan hak anak serta penganggaran. Dimana anggaran perlindungan anak terus ditingkatkan dari tahun ketahun di semua klaster.
Hal ini disampaikannya Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.MM,saat mengawali sambutan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2023 di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (20/6/2023) Sore.
“Kami atas nama Pemkab Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada Tim Verifikasi yang telah memberikan kepercayaan kepada Tulungagung untuk terpilih dan masuk verifikasi lapangan kabupaten/kota layak anak,” ucapnya.
Maryoto menambahkan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, Pemkab Tulungagung menerapkan pendekatan Holistik Integratif, Tematik, dan Spasial yang telah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat untuk anak Tulungagung.
Disamping itu, sambung Maryoto, guna akselerasi, upaya kemitraan pentahelix terus didorong baik dengan ormas, media, dunia usaha maupun akademisi.
“Dari sisi kelembagaan, Tulungagung telah merumuskan Perda Perlindungan Anak yang berbasis sistem,” tambahnya.
“Isu-isu terkait Anak telah diintegrasikan secara berkelanjutan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta dalam tataran implementasi telah dilakukan monitoring melalui sistem Terpadu Gugus Tugas Kabupaten Tulungagung Layak Anak (SITEGAS KALANA),” imbuhnya.
Menurut Maryoto, dalam rangka memperkuat peran anak, perempuan, dan kelompok difabel dalam perencanaan serta penganggaran, Pemkab Tulungagung telah menyelenggarakan Musyawarah Tematik yakni Musyawarah Perempuan Anak Disabilitas (MUSPADI) secara berjenjang mulai dari desa hingga kabupaten.
Dalam rangka pemenuhan hak sipil dan kebebasan, jelas Maryoto, Pemkab Tulungagung terus berupaya meningkatkan pencapaian Akte Kelahiran dan cakupan Kartu Identitas Anak melalui kegiatan inovatif antara lain Pandu Keling, Pandu Cakti, dan Pandu Ceria.
“Sehingga pada tahun 2022 untuk cakupan Akta Kelahiran meningkat menjadi sebesar 97,25%. Disamping itu dilaksanakan pula pengembangan perpustakaan digital, taman bacaan yang tersebar di desa-desa dan Pengembangan Pusat Informasi
Anak,” ujarnya.
“Perwujudan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dilakukan melalui perumusan regulasi/kebijakan diantaranya Peraturan Daerah Pencegahan Perkawinan pada usia dini. Hal ini merespon atas isu-isu perkawinan anak yang terus mengemuka,” sambungnya.
“Upaya lain dilakukan dengan penyediaan Layanan Pengasuhan Anak, pengembangan Infrastruktur Publik yang Ramah Anak melalui Ruang Terbuka Hijau Ketandan, RTH Ngrowo maupun Hutan Kota,” katanya.
Lebih lanjut Maryoto menjelaskan keberhasilan atas kinerja pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif diantaranya berupa penurunan Perkawinan dibawah umur yakni dari tahun 2021 sebesar 550 menjadi 373 tahun 2022.
Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, jelas Maryoto, diwujudkan melalui Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pengembangan Puskesmas Ramah Anak, Kawasan Tanpa Rokok, Peningkatan Sanitasi bersih berbasis masyarakat.
“Guna Akselerasi, dilaksanakan berbagai inovasi antara lain Aksi Cegah Stunting, Kami Dansa Bali (Kader Mitra Bidan Sahabat Balita dan Ibu), Kantong Baja (Gerakan Gotong Royong Membangun Jamban), Protal (Program Tulungagung Layak Huni),” terangnya.
“Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya diimplementasikan melalui Pengembangan PAUD Holistik Integratif, Pengembangan Sekolah Ramah Anak, fasilitasi untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah anak melalui Taman Bina Bakat Kreativitas Siswa maupun Rumah Ibadah Ramah Anak,” imbuhnya.
“Pada klaster pendidikan, kinerja yang dapat dicapai yakni meningkatnya angka harapan dan rata rata lama sekolah. Pendekatan integratif untuk pelayanan anak telah diwujudkan Tulungagung melalui Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang memberikan layanan secara terpadu khususnya pelayanan bagi kelompok beresiko. Disamping itu pada tataran
tersier, saat ini Tulungagung telah terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” katanya.
Lebih dalam Maryoto memaparkan pihaknya menyampaikan kepada Ibu Ketua Tim Verifikasi, bahwa guna membangun sistem perlindungan
anak yang menyentuh sampai akar rumput, Tulungagung telah mendorong pengembangan Kecamatan Layak Anak di 16 Kecamatan dan 244 Desa Layak Anak. Kedepan akan
terus ditingkatkan menuju 100 % Desa Layak Anak.
Atas kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat Tulungagung beserta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga tahun 2023, Tulungagung telah berhasil menerima berbagai penghargaan atas berbagai prestasi di tingkat nasional dan provinsi.
“Dan untuk tahun 2023 ini tidak berlebihan kiranya bila Tulungagung berharap dianugerahi Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama,” pungkasnya.
