Raja Ampat, medianasional.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pembayaran Gaji ASN, dan Operasional Kantor.
Pantauan media ini, kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam,di dampingi Wakil Bupati, Mansyur Syahdan, Sekda Yusuf Salim, dan Kepala BPKAD Raja Ampat, Djalali.
Informasi yang berhasil diperoleh media ini, kegiatan Sosialisasi Perbup Nomor 1 (satu) kali ini, diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), diantaranya para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kasubag Keuangan dan Bendahara di seluruh OPD lingkungan Pemkab Raja Ampat, di Aula Wayag Kantor Sekretariat daerah (Setda) Kabupaten Raja Ampat, di Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Rabu (21/5/2025).
Untuk diketahui selaku narasumber dalam Sosialisasi ini, Pemkab Raja Ampat mengundang, Yanwar. A.Putra jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi dari Pusdating pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dihadapan ratusan ASN di lingkungan Pemkab Raja Ampat, Bupati menegaskan, bagi para PPTK, Kasubag Keuangan dan Bendahara untuk bekerja sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. “Masih banyak temuan kesalahan administrasi, harus memilah mana anggaran belanja rutin, pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, itu harus terpisah,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati juga menyoroti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. (PPTK) yang memegang uang kegiatan. “PPTK tak perlu memegang uang, karena tanggungjawab keuangan ada di Bendahara,”terangnya.
Bupati Orideko Iriano Burdam mengaku, masih banyak yang menyalahi aturan administrasi dalam melaksanakan tugasnya. “Saya mendapat laporan teman-teman auditor dari BPK, bahwa masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki,”ungkapnya.
Bupati berkomitmen, untuk melakukan verifikasi, mengkroscek setiap kegiatan yang akan berjalan, agar dikemudian hari tak berujung pada kesalahan yang fatal. “Saya mengingatkan kepada seluruh peserta agar dalam melaksanakan tugas untuk tertib administrasi, dan jangan asal tanda tangan, jangan sampai terjadi masalah yang berujung akan saling menyalahkan,”tandas Bupati.
Tim Liputan medianasional. id
