Gorontalo – Pemerintah Desa Luluo Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dengan Jumlah penduduk 658 jiwa, terdiri dari 158 Kepala Keluaraga telah memprogramkan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dengan transfaran sesuai rencana yang dibahas melalui Badan Perwakilan Desa dan disepakati oleh masyarakat.
Kepala Desa Luluo Rogers Igirisa menjelaskan kepada Medinas, “Anggaran Dana Desa dan Dana Desa untuk Tahun 2017 lebih kurang Rp. 1.000.000.000,00 dengan melanjutkan program pembangunan jamban sebagai aspirasi dari masyarakat lewat BPD, yang tertuang dalam RPJM Tahun 2017. Program pembagunan jamban sekitar 31 unit dalam bentuk bantuan bahan bangunan dan untuk upah pekerjanya itu merupakan swadaya masyarakat, untuk program pembangunan jamban semuanya diterima oleh masyarakat dalam tahap penyelesaiannya sudah 95 % selasai. Sebelum dilaksanakan pekerjaan jamban tersebut pemerintah desa sudah melakukan MOU dengan masyarakat penerima pembangunan tersebut, dimana pemerintah desa hanya menyediakan bahan dan upah kerjanya, itu swadaya masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak bersedia dengan upah kerjanya, pembangunan jamban tersebut akan diberikan kepada yang bersedia untuk menanggung upah kerjanya”, paparnya.
“Pengadaan Bibit cengkih 5000 pohon, untuk selanjutnya diberikan kepada petani sesuai besarnya lahan bagi petani penerima bantuan. Pengadaan bibit cengkih disediakan oleh pihak penyedia yang sudah memenuhi standar, dalam hal ini bibit tersebut diberi label karena pihak pemerintah desa mengharapkan bibit tersebut nantinya bermaanfaat bagi petani,” terangnya.
Lebih lanjut Rogers Igirisa, “Pemberdayaan Karang Taruna mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa dengan diberikannya bantuan bukan dalam bentuk dana, tapi dalam bentuk barang-barang perbengkelan sehingga masayarakat yang tergabung dalam Karang Taruna bisa memanfaatkannya dengan harapan agar Karang Taruna bisah hidup mandiri. Pemberian makanan dan minuman bergizi kepada Ibu hamil dan juga kepada anak usia dini,” ungkapnya.
“Adapun program pembuatan jalan tani yang diprogramkan pada tahun 2017 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 147.000.000,00. Namun sampai saat ini kami belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan jalan tersebut masuk kawasan hutan produksi dan kami pemerintah desa sudah konsultasi dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten, namun diberi petunjuk untuk menyurat ke Dinas Kehutanan Propinsi dan sementara ini suratnya masih dalam diproses. Jalan ini nantinya digunakan untuk trasportasi hasil pertanian, sampai saat ini kami belum berani memulai pekerjaan tersebut sebelum ada ketetapan hukum dari Dinas terkait walaupun saat ini kami sering didesak oleh masyarakat agar pekerjaan jalan tani tersebut segera dilaksanakan,” imbuhnya.
“Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sebagian masyarakat mempertanyakan ada harga bahan yang menurut mereka kemahalan, hal ini sudah kami jelaskan bahwa harga bahan yang tertera di Rencana Anggaran Biaya itu sudah teringkup PPn 10 % PPh 1,5 % dan biaya angkut, dengan penjelasan kami selaku pemerintah desa alhamdulillah masyarakat sudah memahaminya. Kemudian ada juga sebagaian masyarakat yang belum memahami tentang bagaimana mempergunakan dana desa, seperti pemahaman sebagian masyarakat bahwa ketika ada dana desa mereka mengajukan program maunya masyarakat langsung direspon, padahal kita selaku pemerintah desa dalam hal pengunaan dana desa itu berdasarkan Petunjuk Juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupatan dan Pemerintah Pusat,” cetusnya.
“Harapan pemerintah desa terhadap program yang sudah dikerjakan dengan mengunakan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa agar masyarakat menjaga dan memanfaatkan fasilitas dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran dari pemerintah untuk kesejateraan masyarakat akan tercapai, pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tersebut itu trasparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” pungkasnya. [Rahim]
