Raja Ampat, medianasional.id – Pembukaan rapat paripurna kedua masa sidang kedua dalam rangka pembahasan materi LKPD tahun anggaran 2018 dihadiri wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas Kapolres Raja Ampat AKBP Edy Setyanto Erning Wibowo, SIK, Dandim 1805/Raja Ampat Letkol Infantri, Josef Paulus Kaiba, Sekda Raja Ampat Yusuf Salim, Sekwan Mansyur Syahdan.
Selain itu, rapat paripurna tersebut dihadiri sejumlah pejabat eselon II,III dan IV lingkup Pemkab Raja Ampat serta pimpinan Bank BUMN/BUMD serta sejumlah pejabat instansi vertikal lainnya, tidak ketinggalan tokoh masyarakat, adat, agama dan tokoh perempuan juga diundang.
Plt ketua DPRD Raja Ampat Reynold M Bula didampingi wakil ketua I Rahmawati Tamima dan wakil ketua II Yuliana Mansawan bersama puluhan anggota DPRD Raja Ampat lainnya membuka rapat paripurna tentang pembahasan LKPD Tahun 2018 di gedung DPRD Raja Ampat, di Waisai, Kamis (11/7) pukul 10 waktu setempat.
Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati (AFU) dalam sambutannya yang disampaikan melalui wakilnya Manuel Piter Urbinas mengatakan, LKPD yang kemudian dibahas dalam rapat paripurna ini adalah mata rantai dari siklus APBD yang terpenting dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah,sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dijelaskan, bahwa dalam amanat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, sambung Manuel sapaan singkat wakil bupati Raja Ampat, bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Untuk itu lanjut Manuel, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui kebijakan desentralisasi fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah guna memenuhi keinginan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan informasi keuangan daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Menurutnya, untuk keperluan perencanaan, pengendalian,serta pengambilan kebijakan
desentralisasi fiskal yang dituangkan dalam peraturan daerah (perda) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, ungkap Manuel, perlu adanya perbaikan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah Raja Ampat, untuk memperbaiki dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Input yang baik, proses yang baik,dan output yang
baik akan kita jadikan pondasi sistem pelaporan keuangan yang tentunya disertai dengan adanya hubungan kerja yang harmonis dan profesional diantara pemerintah daerah,DPRD dan semua pihak termasuk komponen-komponen di dalamnya, supaya di tahun-tahun mendatang Raja Ampat dapat memperoleh opini yang lebih baik lagi.
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan kabupaten Raja Ampat bertumpu pada keharmonisan dan sinergi para penyelenggara pemerintahannya untuk dapat memerankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yaitu DPRD dan pemerintah daerah itu sendiri. Ini sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di kabupaten ini.
“Kami pemerintah daerah, siap dan terbuka menerima rekomendasi, catatan, usulan, perbaikan dan keputusan yang dihasilkan melalui sidang dewan ini,” tandas Manuel Piter Urbinas, mengakhiri sambutan. (Zainal)
