Ternate, medianasional.id – Hilangnya wacana Muluku Utara Lumbung Ikan Nasional (MULIN) oleh DKP Perikanan Malut rupanya telah menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ternate.
Pasalnya, wacana yang pernah santer beberapa tahun belakangan itu dianggap hanya isapan jempol belaka. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kemaritiman HMI Cabang Ternate Putra, Jumat (23/8/2019).
Putra menilai, hilangnya wacana mewujudkan MULIN adalah memberikan sinyal terang atas gagalnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut yang di nahkodai oleh M. Buyung Radjiloen dalam menyusun perencanaan pembangunan perikanan daerah pada periode I pemerintahan Gubernur Abdul Gani Kasuba.
“Salah satu sinyal terang gagalnya Buyung Radjiloen adalah tidak terwujudnya visi MULIN diperiode I Gubernur AGK” timpal Kabid Kemaritiman HMI Cabang Ternate.
Lanjut dia, padahal sebelumnya ekspektasi publik Malut terhadap MULIN untuk bisa menggerakan kelesuan ekonomi daerah cukup besar. Bahkan, HMI sebagai salah satu elemen Organisasi juga tak ketinggalan memberikan dukungan.
“Setau saya MULIN telah menggantung ekspektasi banyak orang, termasuk saya. dan yang saya ingat waktu itu HMI juga sempat melaksanakan kegiatan Dialog untuk mendukung Sektor Perikanan Kelautan Malut” Ucapnya.
Dikatakan Putra, pihaknya kemudian menyesalkan sikap DKP Malut yang tidak lagi bertenaga mendorong perwujudan cita-cita MULIN. Sehingga dia menganggap, MULIN hanya dijadikan judul depan saja oleh DKP Malut, sehingga banyak orang menganggap itu sebagai prestasi, namun isi faktanya hanyalah gudang peristiwa yang sudah dibuat oleh DKP Malut diantaranya pergelaran ivent mincing yang tidak jelas termasuk sumber anggarannya, peristiwa udang vaname, peristiwa kapal MULIN 13, peristiwa kepangkatan dan sejumlah peristiwa lainnya.
Ketua bidang kemaritiman HMI Ternate Periode 2019-2020 berharap, diperiode ke II masa kempemimpinan Gubernur AGK kali ini agar Buyung Radjiolen maupun sejumlah pejabat di DKP Malut saat ini tidak lagi diakomodir dan segera dimasukan kedalam daftar evaluasi.
“Kami (HMI-red) berharap kepada Gubernur dan Wagub agar Kepala Dinas Buyung dan pejabat-pejabat di dinas DKP Malut saat ini jangan lagi diakomodir dalam jabatan, karena kami anggap mereka telah gagal mengurus perikanan” Pungkasnya.
Safrin
