LABUAN BAJO, Medianasional.id – Masa tanggap darurat bencana gempa di Kabupaten Manggarai Barat resmi berakhir pada Jumat, 11 September 2026. Setelah penyaluran bantuan logistik selesai, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kini fokus pada penanganan dan perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa 7,7 SR.
Pemkab Manggarai Barat mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempa. Tahap selanjutnya difokuskan pada rehabilitasi rumah warga dan fasilitas umum. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT di Aula Kantor Bupati Mabar.
Rapat dipimpin Gubernur NTT, Melki Laka Lena. Hadir pula Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng sebagai pelapor, pimpinan OPD Pemprov NTT, Forkopimda, perwakilan BNPB, instansi vertikal, dan seluruh pimpinan OPD Pemkab Manggarai Barat.
Rapat Koordinasi berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo. Lokasi terdampak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan total 13.296 unit rumah warga yang terdata rusak.
Masa tanggap darurat resmi berakhir pada Jumat, 11 September 2026. Rapat koordinasi evaluasi dan laporan perkembangan digelar pada hari yang sama.
Pengakhiran masa tanggap darurat dilakukan karena logistik bantuan dari pusat, provinsi, dan pihak lain telah disalurkan ke seluruh desa. Pemkab kini beralih ke tahap pemulihan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan memiliki hunian layak.
Berdasarkan pendataan yang melibatkan tenaga PPL dan PKB dengan aplikasi Open Camera dan GPS, kerusakan rumah dirinci sebagai berikut: Rusak Berat 397 unit, Rusak Sedang 1.400 unit, Rusak Ringan 3.892 unit dan Tidak Sesuai Klasifikasi 8.007 unit atau 58,6%
Selain rumah, kerusakan juga terjadi pada 72 gedung sekolah, 20 Puskesmas, 52 tempat ibadah, dan 54 titik infrastruktur umum. Untuk SD terdapat 109 ruang kelas rusak dan SMP 65 ruang dengan total 256 ruang kelas terdampak.
*Langkah penanganan yang dilakukan Pemkab yakni Perumahan, Menjadi fokus utama. Dana tanggap darurat dari BNPB disiapkan Rp13 miliar. Rp5,5 miliar sudah dicairkan. Dari Banpres sudah Rp4,1 miliar. Penyaluran disesuaikan dengan RKP masing-masing desa.
Kemudian Pendidikan, Menyiapkan ruang kelas darurat ukuran 7×8 meter. Rangka dari partisipasi masyarakat dan atap terpal dari pemerintah dan bidang Kesehatan, Memasang tenda darurat ukuran 6×12 meter dan 6×8 meter di 20 Puskesmas yang terdampak ringan. Dari 78 tenda bantuan BNPB, tersisa 1 unit di posko.
Wabup Yulianus meminta semua pihak tetap sabar menghadapi keluhan warga. “Kita pastikan tidak ada satu tempat pun yang terkecil tidak tersentuh bantuan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, TNI-Polri, dan seluruh pihak yang terus mendampingi Pemkab Mabar. Saat ini masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa, namun pemerintah tetap mendampingi warga yang masih tidur di halaman rumah.
