Mandeknya Proyek Jalan Rp27 Miliar, HIPPMAMORO Tuding Pemkab Morotai Beri Harapan Palsu

Kritik tersebut disampaikan Fandi Lukman Ketua Umum HIPPMAMORO kepada medianasional.id. Ia menjelaskan ketika melakukan investigasi dan mencocokkan informasi proyek dengan data nilai anggaran serta selisih harga pada tiga paket pekerjaan jalan yang tersebar di Kecamatan Morotai Utara, Morotai Selatan dan Morotai Timur.

Maluku Utara1055 Dilihat

MOROTAI | medianasional.id — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO) melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait belum terealisasinya sejumlah proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD 2026 dengan total nilai pagu mencapai Rp27,22 miliar. Selasa (15/09/2026)

Kritik tersebut disampaikan Fandi Lukman Ketua Umum HIPPMAMORO kepada medianasional.id. Ia menjelaskan ketika melakukan investigasi dan mencocokkan informasi proyek dengan data nilai anggaran serta selisih harga pada tiga paket pekerjaan jalan yang tersebar di Kecamatan Morotai Utara, Morotai Selatan dan Morotai Timur.

Berdasarkan data yang dihimpun HIPPMAMORO, tiga proyek tersebut masing-masing memiliki pagu anggaran Rp5.636.985.000 untuk pekerjaan jalan di Morotai Utara, Rp14.496.177.000 di Morotai Selatan dan Rp7.093.338.000 di Morotai Timur.

Dengan demikian, total nilai pagu ketiga proyek tersebut mencapai Rp27.226.500.000.

HIPPMAMORO menilai besarnya anggaran tersebut seharusnya berbanding lurus dengan percepatan pekerjaan di lapangan. Namun, hingga pertengahan September 2026, organisasi mahasiswa tersebut mengklaim belum melihat adanya aktivitas fisik yang signifikan pada sejumlah lokasi proyek.

Menagih Janji, Bukan Angka di Atas Kertas

Ketua Umum HIPPMAMORO, Fandi Lukman, mengatakan masyarakat tidak membutuhkan sekadar pengumuman mengenai besarnya anggaran maupun proses tender, melainkan membutuhkan hasil pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan.

“Rakyat tidak butuh pamer angka puluhan miliar di atas kertas atau pengumuman pemenang tender di situs web. Yang masyarakat butuhkan adalah jalan yang layak untuk kelancaran ekonomi mereka. Ini sudah beberapa bulan sejak kontrak berjalan, tetapi kondisi jalan masih seperti sebelumnya,” ujar Fandi dalam keterangannya.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terhadap pelaksanaan proyek yang telah dianggarkan.

HIPPMAMORO menduga terdapat persoalan dalam koordinasi maupun pelaksanaan proyek. Mereka juga mempertanyakan kemungkinan adanya kelalaian dari pihak rekanan apabila pekerjaan memang telah memasuki masa pelaksanaan kontrak.

“Kalau memang kontraktor tidak menjalankan kewajibannya sesuai kontrak, pemerintah harus tegas. Jangan sampai proyek hanya berhenti pada proses tender dan kontrak, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa pun,” tegasnya.

DLH Diminta Terbuka soal Dokumen Lingkungan

Selain Dinas PUPR, HIPPMAMORO turut meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pulau Morotai menjelaskan apakah terdapat persoalan administratif maupun dokumen lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut.

Menurut Fandi, aspek lingkungan tidak boleh menjadi alasan yang dibiarkan tanpa penjelasan kepada publik. Sebaliknya, apabila memang terdapat dokumen atau persyaratan lingkungan yang belum terpenuhi, pemerintah harus menyampaikannya secara terbuka.

“Kalau masalahnya ada pada izin lingkungan atau dokumen lingkungan perusahaan pemenang tender, DLH harus bicara jujur kepada publik. Jangan sampai ada kesan persoalan administrasi sengaja ditutup-tutupi. Sikap diam justru akan memperbesar kecurigaan masyarakat,” katanya.

HIPPMAMORO meminta seluruh dokumen dan tahapan pelaksanaan proyek dibuka secara transparan, termasuk status kontrak, pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, progres pekerjaan, serta kendala yang menyebabkan proyek belum berjalan optimal.

Desak Evaluasi dan Investigasi

HIPPMAMORO kemudian mendesak Bupati Pulau Morotai melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas PUPR dan DLH apabila proyek-proyek tersebut memang mengalami keterlambatan tanpa alasan yang jelas.

Organisasi mahasiswa itu juga meminta Pemkab Morotai menjelaskan secara terbuka apakah kendala proyek disebabkan persoalan teknis, administrasi, kesiapan kontraktor, pembiayaan, dokumen lingkungan maupun faktor lainnya.

“Pemkab harus membuka tabir penghambat proyek ini secara terang-benderang. Apakah kendalanya ada pada finansial kontraktor, persoalan birokrasi, atau faktor lainnya? Uang rakyat harus diselamatkan dan manfaat pembangunan harus segera dirasakan masyarakat,” pungkas Fandi.

HIPPMAMORO menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dan mempertimbangkan aksi massa apabila pemerintah tidak memberikan kejelasan serta tidak menunjukkan progres pekerjaan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum maksimalnya realisasi fisik proyek jalan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses