Raja Ampat,medianasional.id- Komisi III (tiga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Raja Ampat yang membidangi ekonomi menilai bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang beroperasi dari tahun 2016 hingga kini di Raja Ampat tak menguntungkan,karena berjalan tak sesuai dengan harapan.
Hal itu disampaikan kordinator Komisi III DPRD Raja Ampat, Charles A. M. Imbir saat dikonfirmasi sejumlah awak media di kantornya, di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Senin (6/7/2020).
Dijelaskan,sebelumnya di dalam BUMD terdapat 7 (tujuh) anak perusahaan yang kemudian saat ini sudah dilebur menjadi hanya 1 (satu) perusahaan.
“Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham BUMD menunjuk PT. Raja Ampat Enterprise sebagai pengelola atas nama direktur Hasan Tira,”ujar Charles.
Menurutnya, persoalan tersebut terungkap setelah pihaknya (Komisi III DPRD Raja Ampat red) turun kelapangan dan melihat adanya sejumlah program kegiatan yang macet.
“Diantaranya usaha bengkel,padahal peralatannya ada,dan juga jadi persoalan tentang lokasi tempat usaha bengkel ternyata bukan milik BUMD atau Pemkab Raja Ampat tapi sewa, termasuk usaha Pertamina mini itu juga ada tapi tidak dioperasikan karena tak memiliki dana lagi,”kata Charles,politisi dari partai Hanura.
“Kemudian usaha Hidroponik juga macet sudah jadi hutan sebelumnya ada pemalangan dilahan,karena lahan itu bukan milik Pemda dan juga bukan milik BUMD itu juga macet,usaha pabrik es kerjasamanya tak menghasilkan atau merugi dan kapal juga tenggelam karena tak ada dana untuk perawatannya,”lanjutnya.
Charles menambahkan,informasi yang pihaknya terima,dan saat ini sedang ditelusuri adanya pengadaan Kapal Jolor dan Bagang.”Kemarin kami periksa ternyata tidak ada kapal itu,karena tak ada pengakuan dari BUMD sehingga kami akan terus menelusurinya,”terang Charles.
Selain itu, Charles yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat menilai,kerjasama Maridien dengan BUMD juga tak menguntungkan.”Menurut direktur BUMD bentuk kerjasamanya yaitu mengenai sewa lahan dan mungkin ada saham didalamnya,penjelasannya tak terlalu rinci karena kata Hasan Tira yang lebih tau itu direktur sebelumnya,”bebernya.
Charles menyebut,pada tahun 2016 penyertaan modal untuk BUMD sebesar Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah telah habis terpakai.”Terakhir sisa empat ratus juta rupiah tapi kemudian saat ini mines karena di gunakan untuk membayar gaji karywan dan lain -lain,”jelasnya.
Karena tak menguntungkan bagi daerah, Charles menyarankan,agar BUMD ditutup atau diganti dengan usaha lain yang dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Tentu, ini hanya menimbulkan hutang besar pada daerah sehingga lebih baik ditutup,atau diganti dengan usaha lain yang menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat,”tandasnya.
Editor: Zainal La Adala
