JAKARTA, medianasional.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., menyoroti tajam masalah ketimpangan kepemilikan lahan yang membelenggu para petani dan petambak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kondisi ini dinilai menjadi akar penyebab utama sulitnya masyarakat pedesaan keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Menurut legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, rata-rata kepemilikan lahan garapan petani di Indramayu saat ini sangat tidak ideal untuk mencapai taraf hidup yang layak.
“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Kondisi di lapangan menunjukkan realita yang lebih memprihatinkan, di mana mayoritas lahan negara dikuasai secara besar-besaran oleh segelintir pengusaha. Akibatnya, masyarakat lokal, petani, dan petambak hanya menjadi pekerja (babu) atau sekadar mengolah lahan sempit berkisar antara 0,2 hingga 0,4 hektar saja.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menegaskan bahwa ketimpangan agraria ini bukan sekadar isu lokal di Indramayu, melainkan persoalan akut berskala nasional terkait monopoli aset produksi. Ia memaparkan data bahwa saat ini ada sekitar 0,2 persen pengusaha besar yang menguasai hampir 70 persen dari total lahan di Indonesia.
Oleh karena itu, Rokhmin memandang kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan aset lahan negara yang dikuasai pengusaha besar guna ditata ulang secara berkeadilan. Kehadiran PSN diharapkan mampu membuka jalan bagi petani dan petambak lokal untuk memiliki serta mengelola lahan garapan yang jauh lebih memadai.
“Reforma agraria harus dijalankan lebih serius agar petani dan nelayan memiliki akses ekonomi yang lebih adil. Tanpa adanya pembenahan distribusi lahan, kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit tercapai,” tegas Rokhmin.
Selain isu reforma agraria, Rokhmin juga memberikan alarm keras terhadap perlambatan aktivitas industri dan perdagangan di sepanjang jalur Pantura Jawa Barat. Lesunya sektor ini telah memicu lonjakan angka pengangguran dan memperlemah daya beli masyarakat bawah secara signifikan.
Menutup pernyatannya, Rokhmin mendesak pemerintah agar tidak sekadar terpaku pada capaian angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Pemerintah dituntut memastikan dampak pembangunan benar-benar menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, dan petambak.
“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.
