Tulungagung,medianasional.id – Melanjutkan pemberitaan sebelumnya mengenai pemblokiran Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan kekecewaan pada masyarakat, khususnya bagi masyarakat pemegang kartu KIS karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Pemerintah kepada pemegang Kartu KIS maupun Desa setempat.
Seperti yang terjadi di desa Ngunggahan kecamatan bandung Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, salah satu warga pemegang kartu KIS, atas nama Agung Purnomo. Sebelumnya dirinya tidak mendapat konfirmasi/pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah atau pun dari desa, bila kartu KIS nya sudah di non aktifkan oleh Pemerintah.
Agung Purnomo mengetahui bila kartu KIS miliknya sudah tidak aktif di saat sakit batu ginjalnya kambuh, dan saat berobat ke RSUD Dr.Iskak Tulungagung kartu KIS nya diketahui petugas rumah sakit sudah tidak berlaku dan tidak bisa digunakan, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya.
Kepala Desa Ngunggahan Maryono terkait kejadian itu, saat dikonfirmasi awak media, selasa (07/8) di rumahnya mengatakan, dirinya kaget dan hampir tidak percaya bahwa kartu KIS yang dimiliki warganya tidak bisa digunakan untuk berobat atau sudah tidak berlaku, karena Maryono selama ini mengaku tidak pernah ada surat pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten atau Pemerintah pusat dan sosialisasi dari dinas terkait atas pemblokiran kartu KIS oleh pihak Pemerintah kabupaten maupun pusat dan untuk bisa disampaikan pada warga desa penerima kartu KIS yang sudah di non aktifkan”, katanya.
Maryono juga menambahkah, sangat menyayangkan sikap Pemerintah kalau benar – benar seperti itu kejadiannya, karena banyak warga masyarakat penerima bantuan dari Pemerintah seperti KIS, dan saat digunakan tidak bisa.
“Bagaimana tidak, penerima kartu KIS rata – rata warga masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan di desa pun ada datanya warga yang kurang mampu dan masih butuh diperhatikan oleh pemerintah terkait ekonominya, apalagi untuk kesehatannya,” tambahnya.
“Kalau benar seperti ini, saya sangat menyayangkan sikap pemerintah mas, karena rata – rata yang mendapat KIS itu dari keluarga kurang mampu dari segi ekonominya, dan itupun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari perintah kalau warga saya kartu KIS nya diblokir/di non aktifkan, kita kan juga punya data warga yang mendapatkan KIS”, imbuhnya.
Pemblokiran Kartu Indonesia Sehat (KIS), membuat masyarakat Tulungagung merasa kecewa karena di duga pemblokiran di lakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
Ada sekitar 300 ribu lebih masyarakat Tulungagung pemegang kartu BPJS- KIS dan yang di non aktifkan ada sekitar 11 ribu jiwa pemegang kartu BPJS-KIS.
Dinas Sosial Suprapto melalui kabibnya Muyoto saat di konfirmasi oleh awak media menyampaikan, terkait pemblokiran atau non aktifkan kartu BPJS – KIS dinsos kabupaten Tulungagung tidak tahu dan itu wewenangnya pemerintah pusat, Senin (06/8) saat di temui di kantor Dinsos.
Dinsos hanya mengetahui Kartu kIS yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) ada sekitar 300 ribu lebih dan yang Non BDT /sudah tidak aktif ada sekitar 11 ribu jiwa”, ungkapnya.
Baca Juga : Masyarakat Tulungagung Kecewa Pemblokiran BPJS KIS dilakukan Secara Sepihak
Reporter : Arsoni
Editor : Dian
