Sulawesi Utara, medianasional.id -Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Pemerintah daerah (Pemda). Hal ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan dukungan terhadap program prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Ade Pratikno saat membuka “Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah” yang digelar di Manado, Sulawesi Utara belum lama ini, Selasa (28/4/2026).
Ia menekankan bahwa sebaik apapun desain kebijakan dan visi pembangunan, tanpa kapasitas aparatur dan kelembagaan yang kuat, hasilnya tidak akan optimal.
“Karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah menjadi prasyarat penting untuk memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan maksimal,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Ade sapaan akrab, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Kemenko Polkam menuturkan ,bahwa forum ini bertujuan juga untuk menyerap aspirasi daerah sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan penyempurnaan regulasi. “Kami ingin mendengar langsung tantangan daerah, mulai dari kapasitas fiskal, tata kelola regulasi, hingga kebutuhan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, agar rekomendasi kebijakan yang disusun lebih kontekstual dan implementatif,” terang Ade.
Menurutnya, pembahasan rapat menyoroti percepatan transformasi tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem merit ASN, penyederhanaan birokrasi, pengembangan smart government, dan digitalisasi layanan publik. Pada aspek SDM, rapat menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
“Penguatan kelembagaan daerah dan keberhasilan program prioritas Presiden tidak bisa dipisahkan, sehingga Kemenko Polkam akan terus mengawal sinkronisasi kebijakan sekaligus memonitor berbagai kendala implementasi di lapangan agar dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Ade
“Melalui rapat koordinasi dan peninjauan lapangan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah sekaligus memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, adaptif, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Pewarta : Zainal La Adala (Koordinator Wilayah Indonesia Timur)
Editor : Zainal La Adala
