Tangerang, Medianasiinal.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) menggelar penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Senin ( 10/02/2025).
Penggeledahan ini berlangsung pada Senin (10/02/2025) mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB, dan ini di lakukan untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam sistem pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Doni Saputra, membenarkan adanya penggeledahan yang di lakukan oleh tim penyidik. Ia menyatakan bahwa langkah ini di lakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-411/M.6.12/Fd.1/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.
Tim Penyidik Pidsus Kejari Kabupaten Tangerang berhasil menyita sejumlah barang dan dokumen penting yang di duga berkaitan dengan kasus ini. Barang bukti tersebut di amankan dari Ruang Administrasi Pemerintahan Desa (ADPEMDES) di kantor DPMPD Kabupaten Tangerang.
Doni menegaskan bahwa barang bukti yang telah di kumpulkan akan di analisis lebih lanjut untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Tangerang menduga adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yakni tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yakni tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal-pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana yang cukup berat.
Kejari Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Doni juga menyampaikan bahwa Kejari berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.
Kasus ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Kejari Kabupaten Tangerang memastikan akan mengusut tuntas dugaan korupsi di DPMPD Kabupaten Tangerang guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kami tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan publik. Proses penyelidikan ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Doni menghimbau juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan praktek korupsi atau penyalah gunaan anggaran di wilayahnya ke pihak berwenang.
