TANGERANG, medianasional.id — Dugaan keterlibatan Camat Kemiri, Rudi Hadikarsono, dalam pelaksanaan proyek pembangunan Gedung PKK dan Rumah Dinas Kecamatan Kemiri yang didanai APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran (TA) 2026, memicu kritik tajam dari berbagai kalangan.
.
Salah satu desakan muncul dari Lembaga Pemerhati Kebijakan dan Layanan Publik (LPKLP) Kabupaten Tangerang. Aktivis LPKLP, Haji Roni, menyatakan bahwa berdasarkan kesaksian sumber tepercaya, oknum camat tersebut disinyalir kuat bertindak langsung sebagai kontraktor atau pemborong dalam proyek tersebut.
.
“Dugaan ini menguat setelah adanya informasi bahwa Camat Kemiri meminta dicarikan tenaga kerja kepada salah satu kontraktor untuk menggarap proyek pembangunan tersebut,” ujar Haji Roni, Kamis (6/8/2026).
.
Kecurigaan publik semakin diperkuat oleh tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Padahal, area proyek tersebut berada tepat di lingkungan Kantor Kecamatan Kemiri.
.
Haji Roni menegaskan, tindakan seorang camat yang merangkap sebagai pemborong jelas melanggar regulasi. Sebagai kepala wilayah yang mengemban fungsi koordinasi dan pengawasan, camat dilarang keras terlibat dalam pusaran proyek demi keuntungan pribadi guna menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pemasangan papan proyek sebagai bentuk transparansi anggaran. Keberadaan papan informasi sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan hak masyarakat dalam mengawasi pengelolaan uang negara (APBD/APBN) berjalan optimal.
