Jakarta, medianasional.id – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum, Hadir Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 yang Bertempat di Pulman Hotel Podomoro City Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Dibuka secara Langsung Oleh Menkopolhukam Selaku Ketua Pengarah BNPP Prof. Dr. Mohamad Mafur MD,
Adapun Pemateri atau Narasumber dalam Rakornas Pamtas ini Yaitu yang pertama Mendagri Selaku Kepala BNPP. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, P.hD, dengan topik Materi _Kebijakan dan Program Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024.
Dilanjutkan Deputi bidang Politik, Hukum dan keamanan Bappenas. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Direktur Jenderal Hukum dan perjanjian Internasional Kemenlu dengan Topik Materi _Arah kebijakan dan strategi penguatan pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Serta perjanjian Internasional Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara_
Kemudian kepala badan narkotika Nasional( BNN), kepala badan nasional penanggulangan teroris(BNPT), Kepala badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga Kerja Indonesia( BNP2TKI/BP2MI) dengan Topik Materi _Kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara_
Selanjutnya Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Dirjen Imigrasi kemenkumham, Dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit, Kemenkes, Kepala badan karantina pertanian dan keamanan hayati Ikan, KKP. Dengan Topik Materi _Penguatan sistem pemeriksaan dan.pelayanan lintas batsa Negara di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan._
Yang Terakhir Panglima tentara nasional indonesia (TNI), Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala badan inteligen Negara, Kepala badan keamanan laut dengan Topik materi
_Kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan Negara dari Perspektif pertahanan Negara dan keamanan Nasional._
Rakornas Pamtas ini dihadiri juga oleh 36 kepala kementrian/lembaga, 21 staf kementrian dalam Negeri, 11 pers BNPP, 15 gubernur, 54 bupati/walikota, 15 kepala BPPD Provinsi, 54 kepala BPPD kota/kab, 9 pangdam, 9 asops kasdam, 14 danrem, 21 dandim, 30 danlantamal/danlanal/asops pangarmada, 15 danlanud/asops kosek, 5 satgas pamtas, 3 bakamla, 15 kapolda, 54 Kapolres, 14 ka imigrasi kelas I, 29 Ka imigrasi kelas II, 10 Ka bea cukai Prov, 33 Ka Bea cukai kota/kab, 15 Ka BNNP, 27 Ka BNN, 7 BNP2TKI, 24 Ka kantor kesehstan pelabuhan, 23 ka balai karantina pertanian prov/kota/kab, 16 Ka balai karantina ikan.
