Kadisdikbud Raja Ampat: Masih Banyak Guru Belum Sertifikasi

Papua Barat143 Dilihat
Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Kadisdikbud) kabupaten Raja Ampat, Juariah Saifudin, SE saat diwawancarai medianasional.id di SMPN 14 Raja Ampat, Waisai ibukota kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (10/6/2021) Foto: Zainal La Adala.

Raja Ampat, medianasional.id- Sertifikasi guru akan menciptakan kemampuan sumber daya pengajar yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena guru akan selalu berusaha untuk mampu mencapai batas kemampuan minimal yang diperlukan untuk sertifikasi. Namun di kabupaten Raja Ampat masih banyak guru yang belum sertifikasi.

Keterangan tersebut disampaikan Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (Kadisdikbud) Raja Ampat, Juariah Saifudin saat ditemui medianasional.id ditengah menghadiri acara serah terima jabatan kepala SMPN 14 Raja Ampat, di Waisai ibukota kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (10/6/2021).

Ia menyebut, ada 109 Sekolah Dasar (SD), 40 jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Raja Ampat. Jumlah gurunya sekitar kurang lebih 3000 diantarannya baru kurang lebih 200 guru yang telah sertifikasi.

“Kendalanya banyak guru yang belum menyelasaikan pendidikan S1, dan tak lolos mengikuti UKG (Ujian Kompetensi Guru). Hal itulah penyebabnya sehingga masih banyak guru di Raja Ampat yang belum sertifikasi,” ungkap Kadisdikbud.

“Persyaratan sertifikasi guru harus S1 jurusan pendidikan, dan usianya harus dibawah 50 tahun. Mengikuti UKG tujuannya untuk memperkuat peran guru dalam melaksanakan pendidikan,” sambungnya.

Ketika syarat tersebut sudah dilalui, lanjut Kadisdikbud, guru harus mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) di Universitas yang ditunjuk, tujuannya untuk menghasilkan guru yang memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan professional serta mampu mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Menurutnya, hal tersebut sempat dibahas saat hearing dengan anggota DPRD Raja Ampat, dan tentunya menjadi PR. Sehingga pihaknya mendorong, menyarankan bagi PNS yang belum S1 untuk menyelesaikan studinya di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) di kabupaten Sorong.

“Karena untuk memperoleh TPP PNS harus S1 dan yang belum selesai ada kebijakan ditunggu sampai selesai. Diharapkan para guru untuk segera menyelesaikan S1 agar bisa memperoleh sertifikasi,” tutup Kadisdikbud mengakhiri wawancara.

Editor: Zainal La Adala.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.