Kajen, redaksimedinas.com – Senin (19/2/2018) di halaman Mapolres Pekalongan diselenggarakan upacara bendera 17-an bersama Kemuspidaan Kabupaten Pekalongan. Sebagai Inspektur Upacara Bupati Pekalongan KH. Asip Kholbihi, S.H., M.Si.
Hadir dalam kegiatan Upacara yaitu Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Dandim 0710 Pekalongan Letkol. M. Ridha, SS.SIP., Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan., S.H., S.I.K., M.Si., Wakil Pengadilan Agama Mahmudin, M.H, , Sekda Dra. Mukaromah Syakoer, M.M, para Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Perwira Polres Pekalongan, Anggota Kodim 0710 Pekalongan, Anggota Polres Pekalongan, Siswa Latja SPN Polda Jateng, Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, Saka Bhayangkara.
Dalam amanatnya Bupati menyampaikan apresiasi dilaksanakan kegiatan upacara bersama Kemuspidaan tersebut. Menurutnya, hal itu adalah sebagai salah satu bentuk sinergitas antar unsur Pimpinan Daerah beserta jajaran masing-masing, sekaligus sebagai satu langkah tindaklanjut atas arahan Forkompinda Provinsi Jawa Tengah pada Rakor Forkompinda tanggal 5 Februari yang lalu dalam rangka gelaran Pilkada serentak tanggal 27 Juni mendatang agar tetap terjaga kondusifitas daerah termasuk Kabupaten Pekalongan.
“Kondisi masyarakat dewasa ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik. Demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis dan partisipatif,” kata Bupati.
Perubahan tersebut, terang Bupati, akan membawa dampak positif dan negatif, masyarakat menjadi lebih terbuka tehadap perubahan, berpikiran rasional, berorientasi pada kemajuan dan terbuka terhadap perbedaan. “Itu beberapa contoh positifnya. Tetapi kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jalur yang benar ketika menyuarakan aspirasinya, semakin berkotak-kotaknya masyarakat ke dalam kelompok kepentingan tertentu serta menurunya rasa toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati adalah dampak negatif perubahan pola pikir masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menuturkan situasi yang terjadi di suatu daerah dapat diketahui dengan begitu cepatnya. Namun jangan sampai terjadi sebuah informasi yang belum tepat dan belum dipastikan kebenarannya terlalu cepat disebarluaskan ke masyarakat sehingga menjadi “hoax”. “Hal ini bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Kecepatan dan kemudahan akses informasi ini jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Polri melalui Satgas Siber maupun Pemerintah Daerah melalui Dinkominfo akan terus melakukan upaya pencegahan terhadap berita hoax. Terlebih lagi mensikapi situasi politik di Jawa Tengah,” terangnya.
Dalam kesempatan upacara tersebut, Bupati menyampaikan terkait netralitas dalam Pilkada. Bupati mengajak seluruh yang hadir dan peserta upacara untuk saling menjaga netralitas dalam Pilgub 2018 ini. “Kawan-kawan TNI dan Polri meskipun jelas tidak punya hak pilih tapi tetap dituntut untuk menjaga independensinya terutama lagi adalah kawan-kawan ASN. Monggo dipedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang sudah jelas mengatur berkaitan dengan netralitas tersebut,” tegas Bupati.
Dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah Kabupaten Pekalongan serta antisipasi permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah pada gelaran Pilgub Jawa Tengah, Bupati mengharapkan unsur Pimpinan Daerah agar terus selalu kompak, saling bekerjasama, menjaga kondisi, membuka komunikasi untuk saling siap melayani kepentingan bersama dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing. (Ari/didik/dinkominfo kab.pekalongan)
