Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemberantas Korupsi (DPP AMPK) bakal melakukan audensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia setelah melaporkan salah satu pelabuhan tambat kapal yang bergerak di bidang bongkar muat, tepatnya di daulasi Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
foto. surat audensi AMPK yang terima KPK
Audensi tersebut bertujuan untuk menindak lanjuti laporan pengaduan, disertai dengan penyampaian bukti bukti. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum AMPK, Satria Tunggara Ode R., SH, Sabtu (13/8/2022) sore tadi.
” Setelah kita melaporkan dengan resmi pada tanggal 2 Agustus 2022 kemarin, kita akan melaksanakan audensi dengan KPK. Dan rencanannya tanggal 15 Agustus namun di tunda pada hari Senin tanggal 22 agustus 2022 nanti,” beber satria.
Seperti diketahui, AMPK pada tanggal 2 Agustus 2022 secara resmi telah melaporkan ke KPK dengan perihal pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan nomor : 772/B/DPPAMPK/VIII/2022.
Disampaikan Satria, atas dugaan kasus tersebut, terdapat berbagai kejanggalan sehingga dalam audensi ini pihaknya akan membuka serta sharing bersama KPK atas aktivitas pelabuhan tambat kapal yang beroperasi mulai dari tahun 2020 hingga saat ini.
” Sambil menunggu waktu audensi dengan KPK, untuk saat ini kami fokus untuk advokasi dengan menambahkan dan memperbanyak bukti bukti atas dugaan tindak pidana korupsi, Dan tentunya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Tandasnya.
