LABUAN BAJO, medianasional.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi di wilayah Flores selama 14 hari. Perpanjangan berlaku mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil usai rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur, Ketua DPRD NTT, Forkopimda, para bupati dari daerah terdampak, serta jajaran perangkat daerah. Rapat digelar di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende pada Kamis (27/08/2026) malam.
Menurut Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena keputusan tersebut setelah melihat dan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan aktivitas gempa susulan yang masih terjadi saat.
“Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di Flores, maka sebagai Gubernur NTT, saya memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung 29 Agustus hingga 12 September 2026,” ujar Melki.
Gubernur menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik berhenti. Justru pelayanan dasar diminta untuk terus diaktifkan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan warga.
“Saya meminta sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan pelayanan publik lainnya menerapkan pola kerja yang menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah,” katanya.
Untuk sektor pendidikan, SMA, SMK dan SLB akan dikonsolidasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Sementara jenjang PAUD hingga SMP dikoordinasikan oleh pemerintah kabupaten.
Pembelajaran diperbolehkan dilakukan di sekolah yang dinyatakan aman, ruang sementara, maupun sekolah lapangan. Hal yang sama berlaku untuk pelayanan pemerintahan. Gedung yang secara struktur dinyatakan tidak aman dilarang digunakan.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten untuk memetakan titik-titik yang belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti.
Terkait anggaran, dukungan dari pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar untuk Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak diminta untuk digunakan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Kita terus bergerak, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, pelayanan tetap berjalan, dan secara bertahap mempersiapkan pemulihan pascabencana. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
