Ternate – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau di singkat BK-DPRD Kota Ternate ini, lagi lagi mulai disoroti oleh Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Provinsi Maluku Utara soal kejelasan keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu oknum anggota dewan yang telah mencederai institusi DPRD.
Pasalnya sampai sejauh ini, belum ada sikap final yang diambil oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate. Sementara tahapan pemeriksaan mulai dari Terlapor dan pelapor hingga saksi saksi telah selesai diperiksa, dan itu disampaikan oleh Badan Kehormatan DPRD Ternate. Namun masih saja adanya dugaan dengan unsur kesengajaan atau memperlambat pengambil keputusan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda Peduli Demokrasi, Muhlas Ibrahim yang juga Ketua Bidang Investigasi dan penindakan LPP-Tipikor Malut kepada media ini, Kamis 18 Mei 2023.
Ia bahkan menyampaikan bahwa, Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate sudah seharusnya mengambil langkah tegas terhadap RL yang telah mencederai lembaga DPRD. Sehingga tidak bermunculan opini liar terhadap Badan Kehormatan DPRD atas perihal tersebut.
” Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate jangan hanya menyampaikan opini di berbagai media, tetapi yang di butuhkan saat ini ada sikap sehingga tidak ada unsur dugaan main mata untuk memberikan sangsi tegas kepda oknum tersebut,” tegasnya.
” Karena ini menyangkut Marwah institusi, atau jangan – jangan Badan Kehormatan DPRD Ternate tidak bernyali Alias Banci dalam mengambil langkah Tegas,” Sambung Dar sapaan Akrabnya.
Tak hanya itu dikatakan Dar juga bahwa, sampai saat ini kasus yang diproses oleh Badan Kehormatan itu baginya seharusnya sudah selesai dan sudah di putuskan sanksi apa yang harus di berikan terhadap anggota DPRD yang Tidak Bermoral. Sehingga tidak beropini di media, karena ini justru menunjukan sikap tidak Produktif terhadap Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate sebagai Badan yang menjaga Marwah DPRD.
“Harusnya Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate konsisten dengan penyampaian ke publik, jangan membuat pernyataan yang justru tidak mampu di pertanggung jawabkan,” ungkapnya.
“Badan Kehormatan harus mampu menjaga marwah DPRD, Apa kata Rakyat, kalau Lembaga DPRD sendiri telah kehilangan Marwahnya,” sambung mengakhiri.
