Kuasa Hukum SG Ajukan Praperadilan di PN Kendal, Nilai Perkara Dugaan Penipuan Perlu Diuji Secara Objektif

Hukum, Kendal64 Dilihat

KENDAL -MEDIANASIONAL.ID-Penetapan tersangka berinisial SG oleh penyidik Polres Kendal dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan mendapat keberatan dari pihak kuasa hukum. YLBH Putra Nusantara Kendal resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Kendal untuk menguji keabsahan penetapan tersangka tersebut. Kuasa hukum menilai, persoalan yang melibatkan SG pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan yang perlu dikaji secara objektif.

Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal, Saroji, SH, MH, mengatakan tidak semua persoalan terkait hubungan hukum, kewajiban, maupun dugaan wanprestasi dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana. Menurutnya, unsur-unsur pidana harus dibuktikan secara jelas sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak setiap persoalan mengenai hubungan hukum, kewajiban, ataupun dugaan wanprestasi dapat serta-merta ditarik menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan. Harus ada pembuktian mengenai unsur-unsur pidana yang disangkakan, bukan sekadar mendasarkan pada adanya persoalan atau perselisihan antara para pihak,” ujar Saroji.

Kuasa Hukum Soroti Batas Perkara Perdata dan Pidana

Saroji menilai hukum pidana tidak seharusnya digunakan secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang bersumber dari hubungan keperdataan. Pihaknya berpandangan perlu ada pengujian terhadap konstruksi peristiwa, hubungan hukum para pihak, serta terpenuhi atau tidaknya unsur penipuan dan penggelapan, termasuk ada tidaknya niat jahat (mens rea).

Menurut YLBH Putra Nusantara Kendal, langkah praperadilan bukan bertujuan menghalangi penegakan hukum, melainkan memastikan proses penetapan tersangka sesuai ketentuan hukum, kecukupan alat bukti, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saroji berharap praperadilan tersebut dapat menjadi ruang pengujian secara objektif terhadap tindakan penyidik sekaligus memastikan batas antara perkara perdata dan pidana tidak dicampuradukkan. “Hukum harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar, objektif, dan berkeadilan,” pungkasnya.

 

YLBH Putra Nusantara tim kuasa hukum SG
YLBH Putra Nusantara tim kuasa hukum SG

Praperadilan Terdaftar di PN Kendal

Permohonan praperadilan tersebut telah terdaftar di PN Kendal dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl. Namun, berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, Polres Kendal tidak hadir dalam persidangan pertama. YLBH Putra Nusantara Kendal menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut hingga diperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.

Salah satu anggota tim kuasa hukum, Irwan Dwi Setiawan, menegaskan pihaknya akan menempuh mekanisme hukum yang tersedia dan menghormati proses persidangan. “Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Jangan sampai hukum pidana menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik keperdataan. Kami akan mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia dan menghormati proses pemeriksaan di pengadilan,” tegas Irwan.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Polres Kendal terkait ketidakhadiran dalam sidang perdana gugatan praperadilan tersebut.(@)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses