PURBALINGGA.medianasional.id – Koordinator Forum Lintas Kelembagaan Kabupaten Purbalingga (FLKP), Susilo S.H. yang akrab disapa Icus, menyoroti pelaksanaan outing class di Kabupaten Purbalingga yang mulai bergeser dari esensi pendidikan.
Menurutnya, outing class tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Di Purbalingga sendiri banyak tempat yang memiliki nilai edukatif dan sangat penting untuk diketahui oleh siswa-siswi.
Sorotan ini diperkuat dengan temuan Ketua Lintas Lembaga terdiri LSM dan Ormas,Lindu Aji,BPPI, GAB, Harimau, PSHT, dan Laskar Sanggalangit, di lapangan adanya temuan.
Para ketua LSM dan Ormas menemukan adanya praktik pemetaan siswa dalam kegiatan outing class. Siswa yang orang tuanya mampu diarahkan ikut kegiatan luar kota tujuan Jogja – Sragen dengan biaya Rp 800 ribu, sementara siswa yang orang tuanya tidak mampu diarahkan ikut kegiatan dalam kota di Lumbasari dengan biaya Rp 80 ribu.
“Praktik pemetaan seperti ini tidak baik untuk dunia pendidikan. Ini bisa menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi antar siswa. Lebih jauh lagi, bisa mengarah pada dugaan outing class dijadikan lahan bisnis sekolah,” tegas Para Ketua LSM dan Ormas FLKP
Koordinator FLKP, Icus, menambahkan jika dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal Purbalingga, outing class justru lebih hemat anggaran dan tidak kehilangan substansi pembelajarannya.
HIMBAUAN FLKP UNTUK KADINDIK PURBALINGGA
Terkait hal tersebut, FLKP secara tegas memberikan himbauan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadindik) Kabupaten Purbalingga untuk lebih jeli dalam mengeluarkan regulasi terkait outing class.
Ada dua hal yang wajib menjadi perhatian utama:
1. Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa
Jangan sampai kebijakan outing class memberatkan wali murid. Pendidikan tidak boleh memetakan siswa berdasarkan mampu dan tidak mampu. Semua siswa berhak mendapatkan perlakuan dan pengalaman edukasi yang sama tanpa diskriminasi biaya.
2. Situasi Cuaca dan Keselamatan Siswa
Memasuki musim penghujan dengan cuaca ekstrem, faktor keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Kegiatan luar kota dengan perjalanan jauh memiliki risiko yang lebih tinggi dan harus dipertimbangkan secara matang.
“Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan edukasi justru menjadi ajang bisnis berkedok edukasi. FLKP akan mengawal dan memonitor setiap regulasi dalam dunia pendidikan agar berjalan sesuai aturan,” pungkas Icus, Senin (2/11/2026).
Al_76
