TULUNGAGUNG, Medianasional.id – DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (9/9/2026), dan dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.
Dalam rapat tersebut, Marsono menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 memiliki posisi strategis karena menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, sekaligus keberlanjutan fiskal daerah.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan untuk memenuhi kewajiban administratif. Anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dikelola secara sehat, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat strategis,” kata Marsono.
Ia mengatakan, pembahasan anggaran juga menjadi bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata.
Untuk Perubahan APBD 2026, Marsono meminta Pemkab Tulungagung mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran. Penataan program dan kegiatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi makro ekonomi serta target prioritas pembangunan yang tercantum dalam RKPD 2026.
Sementara untuk APBD 2027, DPRD mendorong agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada hasil dan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita dituntut untuk mampu merumuskan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Muara dari semuanya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” lanjut Marsono.
RAPBD 2027 Defisit Rp286,866 Miliar
Dalam RAPBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,708 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,995 triliun.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp286,866 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto tercatat Rp286,866 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan juga diproyeksikan Rp0.
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengatakan penyusunan RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD 2027.
Penyusunan tersebut juga disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
“Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disinergikan dengan beberapa prioritas daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 melalui proses sinkronisasi dengan prioritas nasional dan provinsi,” ujar Ahmad Baharudin.
RKPD 2027 kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang telah disepakati bersama oleh Pemkab Tulungagung dan DPRD.
Perubahan APBD 2026
Selain RAPBD 2027, Pemkab Tulungagung juga menyampaikan postur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan turun dari Rp3,015 triliun menjadi Rp2,991 triliun, atau berkurang sekitar Rp23,937 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah mengalami peningkatan dari semula Rp3,233 triliun menjadi Rp3,468 triliun, atau bertambah sekitar Rp234,944 miliar.
Perubahan tersebut menyebabkan defisit APBD 2026 meningkat menjadi Rp477,649 miliar. Defisit tersebut selanjutnya ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Ahmad Baharudin menegaskan, penyampaian rancangan anggaran 2027 dilakukan lebih awal agar proses pembahasan bersama DPRD dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, program-program prioritas daerah diharapkan sudah dapat berjalan sejak awal tahun anggaran 2027.
“Kita ingin memaksimalkan waktu, sehingga nanti pada Januari 2027 program-program prioritas sudah bisa dilakukan,” pungkasnya.
