Raja Ampat, medianasional. Id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Raja Ampat melalui Komisi I yang membidangi Pendidikan meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan untuk memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dari dana Otonomi khusus (Otsus).
“Pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama untuk terus didorong agar semakin meningkat. Kalau bisa 75 (tujuh puluh lima) % (prrsen) dana otsus untuk pembangunan SDM, dan sisanya 25 (dua puluh lima) persen untuk pembangunan infrastruktur,” kata Ketua Komisi I pada DPRD Raja Ampat, Fahmi Macap saat ditemui media ini, di kantornya, Jalan Moh Taesa, Kelurahan Sapordanco, Waisai ibukota kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (19/08/2021) siang.
Menurutnya, pembangunan Infrastruktur bidang pendidikan dari dana Otonomi khusus (Otsus) mengalami peningkatan, dan telah dirasakan masyarakat kabupaten Raja Ampat, Papua Barat selama ini. Terbangunnya infrastruktur sekolah di 24 (dua puluh empat) Distrik (kecamatan), dan 117 (seratus tujuh belas) kampung (desa) di wilayah Raja Ampat, itu merupakan bentuk keseriusan Pemerintah pusat, provinsi, dan Pemkab Raja Ampat melalui dana Otsus untuk pembangunan pendidikan. Walaupun masih adanya keluhan masyarakat disejumlah desa yang diterima pihaknya (Komisi I DPRD Raja Ampat) saat melaksanakan tugas reses.
“Kalau bisa 75 persen dari dana otsus di bidang pendidikan dimanfaatkan untuk membangun manusianya (SDM) guru, dan siswa – siswinya guna tercapainya guru, dan siswa, siswi yang berkualitas yang mampu bersaing pada era kemajuan teknologi saat ini,” ujar Fahmi sapaan akrab Ketua Konisi I DPRD Raja Ampat.
“DPRD hanya memberikan saran yang baik, kedepan pembangunan infrastruktur pendidikan bisa diambil dari PUPR, DAK, dan sumber anggaran lainnya. Untuk dana Otsus diharapkan 75 persen guna pembangunan SDM. Pembangunan infrastruktur, dan pembangunan SDM harus berimbang,” pungkasnya.
Editor : Zainal La Adala
