Dialog Public, OKP Haltim Desak DPRD Tetapkan Bupati Definitif

Maluku Utara108 Dilihat
Proses pelaksanaan Temu pemuda dan OKP yang dilanjutkan dengan Dialog Public

Maba, medianasional.id – Transisi kepimpinan yang terjadi di Kabupaten Halmahera timur kurung waktu 7 bulan selama bulan juli 2018 hingga Januari 2019, OKP Haltim angkat bicara melalui dialog Public temu pemuda dan OKP yang bertajuk dengan tema ” Menakar pemuda dalam prepektif pembagunan Halmahera Timur ” bertempat di café welespopo maba kota, selasa (15/1/2019).

Dalam dialog tersebut, dihadiri oleh ketua DPD komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Haltim zulkifli Djafar, Ketua Sekjen Amanat Penderita Rakyat (Ampera) Muhibu Mandar, Ketua GP Ansor Haltim Nanang Suaib, perwakilan pemuda Muhammadiyah M jufriadi dan ketua HIPMI Haltim irwan abubakar.

ADVERTISEMENT

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD KNPI Haltim bersama OKP dan LSM Ampera mendesak kepada pemerintah daerah Halmahera Timur dan DPRD agar segera mempercepat proses peralihan status plt bupati ke bupati difinitif yang terus berlanjut sesuai tahapan dan proses pemelihan wakil bupati.

Hal tersebut dikembangkan mengingat pertimbangan salah satu alasan dengan meminta tim teknis agar serius mempercepat proses pengurusan tahapannya dan proses plt bupati menjadi bupati difinitif. Sehingga, dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik dan hasil proses pemilihan wakil bupati menunggu keputusan dan rekomendasi dari partai agar tugas dan fungsi serta sinegritas dapat tercapai antara pemerintah daerah.

Kepada media ini, Ketua DPD KNPI Haltim Zulkifli Djafar mengatakan bahwa temu pemuda dan OKP yang dilanjutkan dialog public ini adalah menindak lanjuti bentuk rokemendasi dan poin-poin penting yang akan disampaikan kepada pemerintah serta mendesak kepada pemerintah daerah Halmahera Timur dan DPRD. Karena, mengingat pertimbangan salah satu alasan bahwa proses transisi kepemimpinana ini ada jeda waktunnya sehingga kami meminta kepada tim teknis agar serius dalam mengurus tahapan dan proses Plt bupati ke difinitif serta tentang proses pemelihan wakil bupati.

Selain itu, Muhibu Mandar selaku Sekjen Amanat penderitaan rakya juga menambahkan bahwa kebijakan di daerah terutama DPRD dan tim tehknisnya agar secepat untuk menyelesaikan pelantikan bupati kemudian dari itu melanjutkan bagaimana persiapan untuk pelantikan wakil bupati atau pengusulan wakil bupati.
(Safrin/Samsul)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.