Pesawaran Medianasional.id – Aktivis Perhimpunan Mahasiswa (PEMA) Lampung mensinyalir mayoritas pekerjaan konstruksi di Pesawaran pada tahun anggaran APBD 2018 dilingkungan pemerintahan Kabupaten Pesawaran diduga masih dikerjakan oleh rekanan yang ‘itu-itu saja’ sehingga ada pekerjaan proyek di Pesawaran yang ditengarainya sebagai sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Di beritakan sebelumnya” Dulunya pemerintahan pesawaran asalanya, namun pasca mekar jadi otonomi, ternyata belum membaik dalam artikulasi profesional dalam menjalankan proses tender dan proyek pembangunan, justru yang terjadi semakin semrawutnya insfrastruktur yang tidak merata dengan diwarnai manipulasi material, kamuflase harga atau HPS, blok jaringan pada Layanan Pengadaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di LPSE. Sebenarnya dimana nilai transparansi dan kredibilitas atau profesionalisme aparatur pemerintahan di daerah ini” ujar Tuah Aulia Fuadi, Ketua PEMA Pesawaran sekaligus pemerhati jasa konstruksi, kepada Kamis(02/8/2018).
Dia mencetuskan saat berkonsultasi bersama anggota Gapeknas di Sumatera Utara disertai dengan dokumen lengkap terkait proses lelang disejumlah titik pekerjaan jasa konstruksi di Pesawaran ditengarai sarat dengan gratifikasi dan suap proyek biasanya terjadi melalui manipulasi material kamuflase harga (HPS) dan sebagainya.
Praktek manipulasi material, Tuah mencontohkan dalam sebuah pekerjaan dalam material proyek yang tidak sesuai antara isi dokumen lelang dengan pelaksanaan kerja di lapangan. Ia juga mengambarkan dalam proyek yang digelontarkan dinas Kesehatan setempat terkait Perkerjaan Lanjutan Rumah Sakit daerah untuk lantai 1 dan lantai 2 Menggunakan anggaran (APBD) yang mempersyaratkan adanya pembuatan Bangunan Mutu Sedang Fc’=30 MPa, Fc’=20 MPA pada Bangunan Rumah Sakit bernilai Rp.33.305.200.000 M itu, yang dalam pelaksanaanya justru tak dilaksanakan oleh Rekanan. Tuah juga menambahkan dalam sebuah permisalan dalam perhitungan biaya berdasarkan gambar bangunan dan spesifikasi abudmen Rumah Sakit Sei Magung, yang dalam pelaksanaanya tidak melibatkan belanja pasir beton (M01a), Semen (M12), Agregat Kasar (M03), Pan Mixer (e43), Truk Mixer (E49), water tanker (E23) serta Dana-dana lain yang sengaja”dibagikan oleh kontraktor dengan besaran 60 % dan 40 % untuk Bupati – bupati (KW) terkait.
“Bukan hanya dalam proyek itu saja, permisalan lain dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. ASRI FARIZ JAYA, Dalam pembanggunan Rumah Sakit Limah Puluh menuju Simp Dolok senilai Rp.12.662.178.000,00 yang dalam perhitungan biaya bangunan berdasarkan gambar dan spesifikasi hanyalah rekayasa dari formalitas saja, kalau di lapangan mereka yang atur sekalipun diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) F. Sehingga, material pada proyek ini terindikasi dicampuri dengan pasir batu (Sirtu) hingga mencalai 60 persen yang sengaja disepakatai oleh pejabat terkait. Yang mana pelaksanaanya itu hanya ‘teori’ saja. Belum lagi dalam masalah permainan harga pada perhitungan sendiri (HPS) yang diduga hasil permainan angka dengan konsultan-konsultan terkait. Kalau begini terus modus operandi korupsinya, maka bagaimana Pesawaran kedepanya akan mendapatkan kualitas bagus dalam artikulasi pencapaian peningkatan infrastruktur yang profesional? Sedangkan sekarang saja, banyak para rekanan yang bukan ‘diarahkan’ justru selalu kesulitan dalam mengakses jadwal lelang karena jaringan LPSE selama ini diblokir dengan cara-cara tertentu,” katanya prihatin.
Belum lagi, kata Tuah, indikasi permainan dalam penentuan ‘spect’ yang terkesan selalu elastis dan mengikuti sesuai ‘seleranya’ para pemborong yang telah kompromi antara panitia lelang dengan pihak rekanan yang sudah ‘diarahkan’. Sehingga, mufakat jahat dalam praktek manipulasi material atau peralatan kerja, kamuflase harga (HPS) antara konsultan dengan PPK dan blokir jaringan LPSE seolah sudah menjadi hal biasa yang dapat ditolerir oleh para pejabat didaerah ini. ucapnya.
“harusnya pemerintahan daerah dapat menjadikan ikonik daerah ini sebagai sampel profesionalisme kerja di bidang jasa konstruksi. Terutama PPK-seharusnya dapat bertindak selektif karena ini bisa menjadi pintu masuk (entry point) bagi instansi berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Tuah
Pema juga mencontohkan, dalam satu proses lelang proyek di Pesawaran, yang terindikasi para nominator dan pemenangnya telah terjaring sekitar sebelas perusahaan yang ‘itu-itu saja’ dimenagkan oleh panitia lelang dengan persetujuan PPK, PA dan KPA. di antara ratusan sindikasi nama perusahaan yang mengikut lelang proyek pada tahun 2018. Padahal, di luar yang kesebelas itu ada puluhan perusahaan yang dinilai sebagai perusahaan robot yang seolah-olah kesannya telah diikuti oleh ratusan peserta/peminat proyek. Ke-11 perusahaan yang ‘itu-itu saja’ diantaranya adalah PT ASRI FARIZ JAYA, PT FPA, CV MJT, Cv MTK, Cv E, Cv BJ, Cv PL, Cv SU dan Cv M, Cv. Ap dan Cv J.
Sementara itu,Kepala Dina Harun saat di Komfirmasi oleh awak media Mengancam Kamu tidak tauh di belakang Proyek ini, Siapa.
Demikian juga dengan Oknum ULP Pesawaran yang justru malah mempertanyakan balik tudingan atau sinyalemen manipulasi tersebut.
“Menipulasi apa dan bagaimana maksudnya ini?saya belum dengar itu lagi pula pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan dinas kesehatan MY, saat ini Karna sedang rapat bisa karena sedang untuk memimpin Kadis Dinas Kesehatan kedepannya,” kata salah seorang oknum ULP berinisial F kepada.
Ketua ULP Pesawaran, F saat diwawancarai sebelumnya diketahui memiliki disiplin lelang ini meminta pihak-pihak lain tidak terlalu mengkritisi pekerjaan yang kontraktor laksanakan. Lebih baik menyampaikan laporan itu kepada pihak terkait semisal LKPP, Cetusnya
Tuah”mengatakan,Bupati,Dendi Ramadhona itu Bupati saya agar tidak teribat saat menyangkut persoalan fee Proyek, agar tidak teribat dalam unsur KKN di Bumi Andan jejama agar tiada ada lagi Daftar Bupati yang tersangkut Kasus Hukum KPK seperti Baru – baru ini terjadi dimasa kepemimpinannya tidak akan teribat dalam proses tender yang seperti Baru-baru ini terjadi apabila terkesan adanya Permainan saya akan melaporkannya.
“Yang pasti, persoalan tender proyek di dimana ini, saya akan periksa dan awasi seluruh kontraktor yang betul-betul murni sesuai jalur spesifikasi dan pencapaian kerja dan uang kontrak yang sepenuhnya. Dan secara Random, setiap hasil kerja para kontraktor nantinya akan saya awasi.
Bahkan Tambah Tauh, menambahkan Kontraktor yang dengan berani untuk bermain main mata akan segera disingkirkan bila perlu dikick off dan dipecat.
“Saya juga minta agar penilaian seluruh pihak harus murni tanpa didasari oleh rasa ketidak sukaan, yang penting bagi saya seluruh kontraktor harus benar-benar memiliki DRM yang sudah dikeluarkan oleh Provinsi, terkhusus bagi yang memiliki pengalaman yang benar-benar baik” tutup Tuha.
Rilis : Samoel
Editor : Jumadi
