Raja Ampat, medianasional.id – Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Pokir dimaksud bukan proyek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Dari tahun ketahun pokir itu tetap ada di Raja Ampat. Setiap kami menemui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan beberapa SKPD menyatakan, bahwa ini projek-projek adalah Pokir Dewan. Pertanyaan saya DPR ini melayani masyarakat atau mewakili kontraktor sebagai kontraktor juga yang duduk di lembaga legislatif,” kata pemerhati pembangunan Raja Ampat, Abraham Umpain Dimara (AUD) kepada medianasional.id kemarin di Waisai ibukota Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (3/4/2023) siang.
Dijelaskan, dirinya bersama teman bermaksud ingin menanyakan langsung kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) Raja Ampat, Abdul Hasan diantaranya tentang anggaran Pembangunan yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus) maupun APBD tapi sayangnya Kadis PUTR tak bisa ditemui dengan alasan sibuk.
“Saya selaku Ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat, (IPAR) sangat menyayangkan tentang pelayanan publik yang bobrok di lingkungan Pemda Raja Ampat. Kami datang ke dinas PUTR pukul 11.45 WIT dan langsung menemui Sepri Kadis PUTR Raja Ampat untuk meminta waktu untuk bertemu. Namun jawaban Sepri saya konfirmasi dulu ke Kadis, setelah itu kami menunggu tapi tak ada panggilan dan Kadis PUTR diketahui berada didalam ruang kerjanya, dan tak bisa ditemui kami anggap ada sesuatu yang disembunyikan,” ucap AUD.
Ia berujar, Pokir merupakan pokok-pokok pikiran rakyat aspriasi rakyat, bukan pokok-pokok pikiran dewan (Pokin). “Pokir itu muncul saat anggotan DPRD melaksanakan reses di Dapilnya masing-masing. Pokir yang diamankan oleh SKPD tentu ini menjadi dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pokir DPRD ini bukan hanya di 1 (satu) SKPD, tapi kemungkinan diseluruh SKPD ada Pokir DPRD,” ungkap AUD.
Untuk itu AUD meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk segera turun ke Raja Ampat untuk melakukan penyelidikan terkait Pokir DPRD di Raja Ampat yang diduga terindikasi KKN.
“Saya apresiasi penyampaian ketua KPK pak Firli Bahuri bahwa tidak ada lagi DPRD bermain Pokir, jika ada akan kami tangkap, saya mengutip kalimat ketua KPK RI. Untuk saya menagih janji itu, agar KPK segera turun ke Raja Ampat,” pungkas AUD.
Terkait hal tersebut Kadis PUTR, Abdul Hasan saat ingin dikonfirmasi keluar dari ruang kerjanya terkesan menghindar dengan alasan sibuk.
“Maaf pak saya bukan alergi bertemu wartawan, tapi saya sibuk, jadi belum bisa memberikan keterangan,” kata Kadis PUTR, saat ditemui media ini di kantornya, Selasa (4/4/2023) pagi.
Sementara, sore dihari yang sama Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon seluler tak diangkat,melalui sms dan melalui pesan WhatsApp juga tak ada balasan respon untuk konfirmasi terkait Pokir DPRD Raja Ampat serta tanggapan terkait penegasan Ketua KPK RI yang dikutip dalam link berita berikut ini diantaranya, Ketua KPK Firli Bahuri Ingatkan Tidak Ada Lagi yang Bermain Pokir dan Hibah Akan Saya Tangkap Anggota Dewan https://sergap.co.id/2023/03/31/ketua-kpk-firli-bahuri-ingatkan-tidak-ada-lagi-yang-bermain-pokir-dan-hibah-akan-saya-tangkap-anggota-dewan/.
Ketua KPK Ingatkan DPRD Jangan Bermain-main dengan Pokir dan Dana Hibah https://www.jabarnews.com/nasional/ketua-kpk-ingatkan-dprd-jangan-bermain-main-dengan-pokir-dan-dana-hibah/.
https://rm.id/baca-berita/nasional/165275/ingatkan-dprd-jangan-main-pokir-ketua-kpk-kalau-tertangkap-nggak-ada-yang-nolongin.
https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/21/13560871/firli-wanti-wanti-dprd-tak-main-main-korupsi-pokir-apalagi-dana-hibah#.
Selain itu dihari yang sama, medianasional.id melaksanakan tugasnya melakukan konfirmasi kepada ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Raja Ampat Sekretaris daerah (Sekda), Yusuf Salim terkait Pokir DPRD. Namun sayangnya beliau tak ada di kantornya, dihubungi melalui sambungan telephon seluler 081217171707 Ketua TAPD Raja Ampat tidak aktif. (Zainal La Adala/medianasional.id)
