Supiori, medianasional.id- Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (Inspektorat) daerah kabupaten Supiori, Papua bersinergi dengan Polres (APH) setempat untuk mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Kampung (APBK).
“Kami tidak sendiri, kami bersinergi dengan Polres Supiori untuk mengungkap penyalahgunaan APBK,” kata Inspektur, Kartubi melalui Sekretaris pada Inspektorat daerah kabupaten Supiori, Otis sroyer saat ditemui media nasional, di kantornya, Jalan Sorendidori, Komplek Perkantoran Pemkab Supiori, Rabu (13/10/2021) pagi.
Dijelaskan, pihaknya (Inspektorat), dan Polres setempat sedang dalam proses pembentukan tim untuk melakukan audit investigasi terkait dugaan korupsi APBK.
“APIP sudah siap, tinggal menunggu dari APH. Tim bekerja nanti fokus memperhatikan bukti dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran pendapatan, dan belanja kampung (APBK),” terang Otis Seroyer.
“Sambil menunggu tim APH, inspektorat (APIP) telah melaksanakan tugas rutinnya melakukan audit kepada sejumlah aparat kampung. “Tapi Kami berterima kasih karena pihak- pihak yang diaudit kooperatif saat dilakukan pemanggilan untuk di audit.,” tambahnya.
Menurut Otis Seroyer, bahwa sejumlah aparat kampung yang dipanggil untuk diaudit sangat kooperatif. Pasalnya, saat dipanggil aparatur kampung yang dimaksud datang, walau terkadang sedikit molor datangnya.
Ia menyebut, saat ini yang lagi ramai di media sosial terkait dugaan penyalagunaan anggaran pengadaan buku, di 38 kampung yang ada di kabupaten Supiori yang bersumber dari Dana Desa (DD).
“Kalau tidak salah sebut, anggarannya bersumber dari APBN Perkampung (desa) pagu anggarannya sebesar sepuluh juta rupiah dikalikan 38 kampung, jumlahnya tinggal dijumlahkan saja,” ungkap Otis sapaan akrab Sekertaris Inspektorat.
“Kalau menyangkut fiktif atau tak fiktif pengadaan buku itu saya belum bisa menyimpulkan. Karena tim dalam proses pembentukan. APIP sudah siap, tinggal menunggu dari rekan APH agar kita bisa melakukan audit investigasi,” lanjutnya.
Otis berujar, semua harus belajar dari pengalaman pahit rekan dari sesama PNS yang pernah terjerat kasus yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum.
“Walau pengakuannya tak disengaja, namun kenyataannya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,” jelasnya.
Otis berharap, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Supiori. Baik itu di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun aparatur di Kampung (Desa) agar senantiasa bekerja dengan jujur, mau melaksanakan tugas,dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan uang negara.
“Karena itu uang rakyat, maka takutlah kepada tuhan. Karena tuhan maha melihat, dan mengetahui apa yang kita lakukan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia, dan akhirat,” imbuhnya.
Otis menambahkan, pengelolaan uang negara sudah sepatutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat (masyarakat).
“Pengelolaan keuangan negara harus dpergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peruntukannya, demi pembangunan, dan kemakmuran masyarakat, khususnya masyarakat di kabupaten Supiori, Papua,” pungkasnya.
(Red)
