Raja Ampat, medianasional.id – Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019. Tujuannya untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. Sehingga Pemilu 2019 akan
dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
Hal itu disampaikan Kapolres Raja Ampat AKBP. Edy Setyanto Erning Wibowo saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi, Muhammad Tito Karnavian, di Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mansinam 2018, di lapangan Mapolres Raja Ampat, Rabu (19/9) pukul 09.00 WIT.
Dikatakannya, pemolisian diera demokrasi tertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi Negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supermasi hukum, penghormatan terhadap
nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, kata Kapolres, pemolisian diera demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggara berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden RI.
Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu
2019 yang tahapan tengah berlangsung saat ini.
“Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4 %,” katanya.
Sehingga, lajut Kapolres, kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan /survive.
Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat
memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik
sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, sambung Kapolres, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholder terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018” yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di
seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi- fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres.
“Dalam kesempatan ini, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai,” ujar kapolres Raja Ampat, saat
membaca amanat Kapolri.
Menurutnya,Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri,TNI dan seluruh elemen pengamanan Pemilu 2014,serta Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 menjadi salah satu
refrensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019.
Kapolri Jenderal Polisi H.Muhamad Tito Karnavian melalui Kapolres Raja Ampat AKBP.Edy Setyanto Erning Wibowo menekankan, untuk dipedomani dan laksanakan, antara lain, menjaga
netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencedrai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu.
Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilakasanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
“Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing wilayah dengan mengikut sertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Susun rencana pengamanan secara detail,dan
laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi,” tambahnya.
Orang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia, juga berpesan, untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan proposional. Baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu, yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.
Demikian amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian.
Pantauan media ini, apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mansinam 2018, diikuti ratusan personil gabungan Polri, TNI, Satpol PP daerah setempat serta stakeholder lainnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 1705 Raja Ampat Letkol Infantri Josep Paulus Kaiba, Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe, sejumlah Pimpinan
Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda serta tamu undangan lainnya. (Zainal)
