Tidore, medianasional.id – Peristiwa Banjir yang terjadi dua kali dalam kurun waktu satu minggu yang telah melanda beberapa desa di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, salah satunya Desa Kosa yang paling terparah itu sangat meresahkan masyarakat. Banjir ini membuat puluhan rumah di Desa Kosa terendam banjir, bahkan para petani terancam gagal panen. Ahirnya, demonstrasi pemblokiran jalan lintas Weda-Sofifi di lakukan pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020, oleh pemuda dan masyarakat terdampak banjir.
Aksi demonstrasi yang di lakukan oleh masyarakat karena menilai, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak ada satupun instansi terkait yang belum hadir untuk meninjau langsung peristiwa ini. Padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir problematika yang melanda masyarakatnya khususnya masyarakat di Desa Kosa.
Hal ini disampaikan oleh Kordinator lapangan, Gufran Ayub Kepada media ini, Rabu (8/7/2020).
Menurut dia, banjir yang terjadi saat ini sangatlah berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2018 sudah ada pelebaran untuk normalisasi kali oleh Kementrian Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku Utara di salah satu kali tepatnya di belakang perkampungan masyarakat Desa Kosa yang biasanya sebut kali laka.
Dalam penjelasannya, kali tersebut rencananya di gali dari hulu sampai ke hilir menuju ke salah satu kali di belakang pemukiman masyarakat Desa Koli. Namun penggalian pelebaran kali yang mestinya dari hulu sampai hilir tersebut, ternyata di hentikan karena alasan keterbatasan biaya pembebasan lahan oleh Kementrian Wilayah Sungai Provinsi Maluku Utara. Padahal biaya normalisasi kali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sekitar 20,638 Miliar, namun nyatanya tidak mencukupi biaya pembebasan lahan. Sehingga, lahan perkebunan masyarakat tidak bisa di bayar untuk penggalian pelebaran kali laka. olehnya itu pelebaran kali hingga detik ini tidak di tuntaskan Akibat dari penggalian yang tidak tuntas yang pada akhirnya sumber air dari kali laka meluap ke pemukiman masyarakat Desa Kosa dan lainya.
Selain itu, salah satu penyebab terjadinya banjir adalah pembangunan irigasi yang baru di bangun pada tahun 2018, yang menelan anggaran kurang lebih 16 Miiliyar, belum sampai dua tahun, sebagian tembok irigasi sudah mulai roboh. Implikasinya air yang mengalir tak terkontrol sehingga mengakibatkan lahan pertanian masyarakat terendam banjir dan terancam gagal panen. Padahal tujuan pembangunan irigasi yaitu dapat mengontrol dan mendistribusikan air sesuai dengan kebutuhan lahan dan tanaman para petani. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya karena pembangunan diduga asal-asalan.
Dari sinilah, ia mengungkapkan bisa menilai bahwa ada indikasi permainan busuk dari kontaktor PT Morsel, PT Goyoba yang menangani pembangunan irigasi pada tahun 2018. Pada ahirnya, air tak terkontrol dan tertumpah keluar menuju ke pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.
“Ini adalah bukti bahwa pembangunan yang di laksanakan pemerintah justru sangat berdampak negative pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,” Katanya.
Dijelaskan lagi, Problem banjir ini sudah sekian lama dan telah terjadi berulang kali di Desa Kosa, namun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Pemkot Tikep) justru tidak berbuat apa-apa, dan mereka hadir hanya di saat ingin mengumbar janji busuk di saat momentum politik. Namun pada akhirnya pelebaran normalisasi kali laka desa kosa dan pembangunan irigasi untuk masyarakat Transmigrasi SP.2 Kosa. Hal ini karena, kebijaksanaan dari Pemerintah Provinisi melalui Balai. Padahal Desa Kosa adalah bagian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Kami melihat bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terlihat sangat memiliki banyak kekurangan sehingga tak mampu berbuat apa-apa untuk pembangunan daerah demi memajukan khususnya masyarakat di desa, makanya tak heran jika pemkot selalu bergantung pada balai yang sumber pendanaannya dari APBN untuk membangun daerah tikep,” Ucapnya.
Dari problem banjir pihaknya mengecam keras kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pihak Kementrian Balai Wilayah Sungai Maluku Utara agar secepatnya merealisasi tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak secara tegas kepada Pihak Kementrian Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku Utara harus secepatnya dalam waktu dekat menuntaskan problem pembebasan lahan sehingga penggalian pelebaran untuk normalisasi kali laka desa kosa dapat di selesaikan.
2. Mendesak Pihak Kementrian Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku Utara secepatnya turun ke desa kosa untuk memberi kepastian kapan alat berat di turunkan untuk penggalian normalisasi kali laka desa kosa.
3. Mendesak secara tegas kepada pemerintah kota tidore kepulauan agar turun berpartsipasi menyelesaikan problem banjir di desa kosa.
Jika tuntutan atas problem banjir ini tidak di realisasi dalam waktu dekat, maka kami masyarakat desa kosa akan meliburkan paksa akttifitas transportasi jalan lintas sofifi-weda. Kami tidak akan tinggal diam selama masalah ini belum juga ada kepastian dari pemkot tikep maupun dari pihak kementrian balai wilayah sungai perwakilan Maluku utara.
