RAJA AMPAT, medianasional.id – Sebelum masuk pada penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat untuk Rapat dalam rangka membahas anggaran hibah daerah untuk Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat,di Balai Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jalan Kompleks perkantoran Pemkab Raja Ampat, Kelurahan Warmasen, Distrik (Kecamatan) Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (14/10) pukul 11:00 waktu setempat.
Rapat pembahasan untuk anggaran hibah untuk Pilkada di Raja Ampat tahun 2020 dihadiri Sekda Raja Ampat, Dr. Yusuf Salim,M.Si,Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe, S.STP,Ketua DPRD Raja Ampat Reinold M. Bula,Komisiner KPU Raja Ampat lainnya, sejumlah staf sekertariat KPU Raja Ampat serta sejumlah anggota DPRD Raja Ampat.
Namun sayangnya, Rapat tersebut wartawan dilarang masuk keruangan untuk meliput kegiatan tersebut.
Pembahasan anggaran hibah daerah untuk Pilkada tahun 2020 di Raja Ampat ini nampak alot. Pasalnya, belum ada kesepakatan untuk penandatanganan NPHD antara Pemkab dan KPU Raja Ampat.
Pantauan media ini, usai makan siang, pukul 14:30 peserta rapat kembali masuk untuk membahas terkait anggaran hibah daerah yang diajukan KPU Raja Ampat.
Menariknya, kali ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),Orideko Iriano Burdam turut serta dalam rapat tersebut.
Terkait hal tersebut belum ada keterangan resmi dari Pemkab dan KPU Raja Ampat. (Zainal)
